Bupati Banyuwangi Naik Pitam Dengar Sepatu Paskibra Jebol

Reporter

Editor

Senin, 16 Agustus 2010 13:13 WIB

Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari.. TEMPO/Ika Ningtyas

TEMPO Interaktif, Banyuwangi: Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari naik pitam ketika mendengar sepatu yang digunakan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) jebol. Padahal sepatu itu baru dua kali digunakan latihan upacara peringatan 17 Agustus di Lapangan Blambangan, Banyuwangi.

Ratna memanggil Kepala Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap hal itu. "Hari ini akan langsung saya panggil," kata Bupati Ratna usai mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di gedung DPRD, Senin (16/8).

Laporan itu diterima Ratna dari Komandan TNI AL Banyuwangi Letnan Kolonel Laut Pelaut Nurokhman yang menjadi kordinator pelatih Paskibra. Menurut Ratna, buruknya kualitas sepatu dan seragam itu sangat memalukan karena menyangkut kepentingan negara. "Seharusnya Kantor Kesbang menolak barang yang dikirimkan rekanan bila tidak sesuai spesifikasi. Jangan main-main, itu wanprestasi namanya, " ujar Bupati dengan nada tinggi.

Sebelumnya diberitakan, sepatu milik 70 dari 75 anggota Paskibra Kabupaten Banyuwangi jebol saat dipakai latihan. Seluruh sepatu akhirnya terpaksa dijahit ulang supaya bisa dipakai untuk upacara besok.

Kepala Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, Abdullah, masih bungkam menyebutkan nama rekanan penyedia barang. "Saya lupa, nanti saya tanyakan staf," kata dia. Menurut dia, pengadaan sepatu dan seragam itu tidak lelang melainkan penunjukan langsung karena anggarannya kurang dari Rp 50 juta.

IKA NINGTYAS

Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

26 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

35 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

58 hari lalu

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

59 hari lalu

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.

Baca Selengkapnya

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi

Baca Selengkapnya

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB

Baca Selengkapnya