PPP Minta Pemerintah Panggil Dubes Malaysia  

Reporter

Editor

Senin, 16 Agustus 2010 12:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah diminta segera memanggil Duta Besar Malaysia di Indonesia untuk meminta penjelasan terkait insiden penembakan kapal patroli dan penangkapan tiga petugas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di perairan Indonesia. “Pemerintah mesti panggil Dubes Malaysia,” kata Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy, Senin (16/8), di gedung DPR, Jakarta.

Menurut Romy, bila memang benar terbukti bahwa insiden penembakan itu dilakukan di perairan Indonesia, Malaysia harus dituntut meminta maaf pada Indonesia.

Tindakan tegas ini, kata dia, supaya kasus-kasus seperti di atas tidak terulang lagi. “Kalau terjadi lagi, tidak tertutup kemungkinan kita ambil tindakan tegas berupa pemutusan diplomatik,” ujarnya.

Dia menambahkan, insiden yang menimpa kapal patroli DKP itu harus menjadi kali terakhir Indonesia memberikan toleransi pada Malaysia.

Insiden ini di Tanjung Berakit, Bintan, Jumat (13/8) malam lalu. Saat itu, tiga pegawai Departemen Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau ditangkap Polisi Diraja Malaysia setelah sebelumnya sempat ditembak. Penangkapan terjadi setelah ketiga petugas DKP itu mengejar dan berupaya menangkap nelayan Malaysia yang masuk ke wilayah perairan Tanjung Berakit secara ilegal untuk mencari ikan.

Amirullah

Berita terkait

Prabowo Bertemu Anwar Ibrahim, Topik Ini yang Dibahas

23 hari lalu

Prabowo Bertemu Anwar Ibrahim, Topik Ini yang Dibahas

Malaysia menjadi negara ketiga yang dikunjungi Presiden Terpilih Indonesia Prabowo Subianto setelah Cina dan Jepang.

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

33 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

36 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

36 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

36 hari lalu

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Dukung Kemudahan Berbisnis Intra-ASEAN

7 September 2023

Mendag Zulkifli Hasan Dukung Kemudahan Berbisnis Intra-ASEAN

Pentingnya mempermudah segala aspek perdagangan intra-ASEAN, termasuk pengiriman barang dan proses keluar-masuk barang

Baca Selengkapnya

Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Dukung UKM Indonesia Tingkatkan Ekspor ke Malaysia

8 Juni 2023

Mendag Zulkifli Hasan Dukung UKM Indonesia Tingkatkan Ekspor ke Malaysia

Domart merupakan minimarket pertama yang 100 persen menjual produk Indonesia

Baca Selengkapnya

Mendag RI dan MITI Malaysia Bahas Perjanjian Perdagangan Perbatasan

8 Juni 2023

Mendag RI dan MITI Malaysia Bahas Perjanjian Perdagangan Perbatasan

Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan yang sama untuk melindungi rakyat dan petani kecil.

Baca Selengkapnya