TEMPO Interaktif, Ambon:Menko Kesra Yusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak memaksa kelompok Islam dan Kristen agar bersedia duduk di meja perundingan untuk mengakhiri konflik di Ambon dan kawasan Maluku lain sejak tiga tahun silam. “Pemerintah sudah berupaya menciptakan perdamaian. Tapi kalau tidak mau, pemerintah tidak bisa memaksakan,” ungkap Kalla kepada wartawan di Ambon, Rabu (6/2) siang. Penegasan itu disampaikan Kalla untuk mementahkan desas desus di kalangan warga Ambon, bahwa ada sebagian kelompok masyarakat yang tidak menghendaki perundingan damai di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 11-12 Februari. Ia menegaskan jika tidak ingin terjadi perundingan damai, pemerintah akan menanyakan pada dua kubu yang bertikai. “Kami akan tanya apakah Anda siap berperang terus dan siap mati terus,” katanya. Ia menjelaskan, sejauh kedua kubu yang bertikai menginginkan pertemuan di Malino jalan terus. Itu terlihat dari suara-suara perwakilan Islam dan Kristen yang terlibat pertemuan di rumah dinas Gubernur Maluku, Selasa malam. “Memang ada perbedaan dan itu hanya sedikit sekali. Nanti pada saat perundingan akan dibahas,”katanya. Gubernur M. Saleh Latuconsina menegaskan pemerintah menawarkan tiga opsi untuk menghentikan konflik di Maluku, yakni perang terus, dialog menuju perundingan damai, atau ditempuh cara represif oleh aparat TNI maupun Polri. “Kita tidak menghendaki opsi pertama, nanti warga sipil akan berjatuhan,” katanya. Sedang opsi ketiga juga ditolak. Tinggal opsi kedua yang akan dijalankan. (Yusnita - Tempo News Room)
Berita terkait
UKT Unsoed Sempat Naik Signifikan, Begini Penjelasan Dirjen Dikti
2 menit lalu
UKT Unsoed Sempat Naik Signifikan, Begini Penjelasan Dirjen Dikti
Dirjen Dikti Abdul Haris Abdul Haris angkat bicara terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Soedirman (Unsoed) yang sempat naik 100 persen.