Hari Ini Dewan Bahas Pembentukan Kabupaten Cilangkahan

Reporter

Editor

Selasa, 10 Agustus 2010 11:04 WIB

TEMPO Interaktif, Serang – Hari ini, pembentukan Kabupaten Cilangkahan DI Propinsi Banten dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.


Berdasarkan kajian, semua persyaratan administratif pembentukan Kabupaten Cilangkahan sudah terpenuhi. “Pansus telah menyelesaikan tugasnya sehingga paripurna pembentukan Kabupaten Cilangkahan bisa dilaksanakan,” kata Ketua DPRD Provinsi Banten, Aeng Haerudin, Selasa (10/8).

Sekretaris Badan Koordinasi (Bakor) Pembentukan Kabupaten Cilangkahan, Ahmad Hakiki Hakim menyatakan, ribuan masyarakat dari 10 kecamatan Lebak Selatan ikut menyaksikan rapat paripurna sebagai bentuk dukungan agar DPRD Banten memberikan surat rekomendasi pembentukan Kabupaten Cilangkahan. “Ini momentum bersejarah bagi masyarakat Lebak Selatan”, kata Hakiki Hakim.

Ketua Bakor Percepatan Pembentukan Kabupaten Cilangkahan Somawijaya, menyatakan, dukungan masyarakat ikut mendorong pemberian rekomendasi DPRD Banten agar Kabupaten Cilangkahan terbentuk. "Kita berharap rekomendasi itu bisa segera keluar, sebab apabila pada bulan ini sudah ada, maka Kabupaten Cilangkahan akan masuk dalam 13 besar daerah yang diutamakan akan dimekarkan," kata Somawijaya

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Bandung dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Kabupaten Cilangkahan dinilai layak untuk dimekarkan.

Jika pemekaran itu dilakukan, maka Kabupaten Cilangkahan akan memiliki 10 kecamatan yakni Kecamatan Malimping, Cilograng, Cibeber, Wanasalam, Banjarsari, Cijaku, Bayah, Panggarangan, Cihara, dan Cigemblong.

Menurut Aeng Haerudin, jika Kabupaten Cilangkahan terbentuk, daerah ini memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar. “Tinggal bagaimana nanti masyarakat bisa mengelolanya,” ujar Aeng.

WASI’UL ULUM

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya