TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua MPR Amien Rais meminta agar anggota DPR meninggalkan semangat golongan dalam membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dengan begitu, DPR bisa segera menyelesaikan pembahasan yang telah tertunda pengesahannya sampai dua kali. Namun demikian walaupun terjadi penundaan, ia mengaku tetap merasa optimis bahwa penundaan pengesahan rancangan ini tidak akan menggangu pelaksanaan pemilihan umum pada 2004. Insya Allah saya masih optimis. Oleh karena itu saya tidak melihat molornya pembahasan ini lantas menghancurkan program pemilu 2004, kata Amien kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Jakarta Jumat (7/2). Pengesahan rancangan undang-undang yang mengatur pesta politik tahunan ini telah ditunda sampai dua kali. Sebab, sembilan fraksi di Dewan dan pemerintah masih belum berhasil menyepakati beberapa isu penting, seperti soal penerapan electoral threshold dua persen suara hasil pemilu 1999 dan sistem pemilu. Ditambahkannya, lambannya pembahasan rancangan ini tidak sampai menggagalkan pemilu, tapi akan mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum bekerja dengan tenggat waktu yang semakin berat. Mengenai ketentuan pencalonan kandidat presidan dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ia menilai sebaiknya hanya diberikan kepada partai politik yang memiliki minimal 10 kursi di parlemen. Untuk itu ia meminta agar ketentuan pencalonan hanya oleh partai yang bisa memperoleh 20 persen suara, tidak digunakan. Ia mengingatkan bahwa tidak ada jaminan partai besar sekarang bisa memenuhi syarat ini pada pemilu 2004 nanti. Selain itu, kata dia, kandidat presiden dan wakilnya bisa berasal dari tokoh masyarakat nonpartai politik. Ia merujuk kepada Pasal 6A ayat 1 pada UUD 1945 hasil amandemen yang mengatur bahwa kandidat untuk kedua jabatan itu dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol. Yang penting diusulkan oleh parpol, kata dia. (Budi Riza-Tempo News Room)