TEMPO Interaktif, Surakarta -Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah yang berlangsung Rabu (28/7) diwarnai dengan aksi unjuk rsa oleh puluhan mahasiswa.
Mereka dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hanya saja aksi tersebut tidak mengganggu kegiatan pelantikan, sebab aksu digelar sebelum pejabat yang bakal dilantik tiba.
Menurut koordinator lapangan aksi, Wachid Nur Hidayat, mahasiswa menuntut agar wali kota incumbent tersebut memperbaiki kinerjanya di periode kedua kepemimpinannya. "Kinerja mereka di periode pertama cukup baik, namun masih ada banyak catatan yang harus dikoreksi," kata Wachid.
Dia menyebut, pemerintahan Joko Widodo-Hadi Rudyatmo belum mampu melaksanakan reformasi birokrasi di bidang pendidikan. "Pelaksanaan penerimaan siswa baru bulan kemarin menjadi salah satu bukti," kata Wachid. Kegiatan tersebut menurutnya masih banyak diwarnai dengan berbagai pungutan, baik uang seragam hingga uang gedung.
Padahal Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki anggaran untuk program Bantuan Pendidikan Masyakarat Kota Surakarta (BPMKS) yang besarnya mencapai Rp 23 miliar untuk tahun ini.
Dengan anggaran yang besar tersebut, lanjutnya, pemerintah tidak perlu lagi memungut uang gedung kepada siswa.
Mahasiswa juga menilai jika pemerintahan Joko Widodo dan Hadi Rudyatmo selama lima tahun lalu, banyak berorientasi dalam pembangunan fisik. "Sedangkan pembangunan mental masyarakat kurang mendapat perhatian," kata Wachid.
Dia juga menilai pembangunan fisik yang dilakukan tidak berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat bawah.
AHMAD RAFIQ
Mereka dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hanya saja aksi tersebut tidak mengganggu kegiatan pelantikan, sebab aksu digelar sebelum pejabat yang bakal dilantik tiba.
Menurut koordinator lapangan aksi, Wachid Nur Hidayat, mahasiswa menuntut agar wali kota incumbent tersebut memperbaiki kinerjanya di periode kedua kepemimpinannya. "Kinerja mereka di periode pertama cukup baik, namun masih ada banyak catatan yang harus dikoreksi," kata Wachid.
Dia menyebut, pemerintahan Joko Widodo-Hadi Rudyatmo belum mampu melaksanakan reformasi birokrasi di bidang pendidikan. "Pelaksanaan penerimaan siswa baru bulan kemarin menjadi salah satu bukti," kata Wachid. Kegiatan tersebut menurutnya masih banyak diwarnai dengan berbagai pungutan, baik uang seragam hingga uang gedung.
Padahal Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki anggaran untuk program Bantuan Pendidikan Masyakarat Kota Surakarta (BPMKS) yang besarnya mencapai Rp 23 miliar untuk tahun ini.
Dengan anggaran yang besar tersebut, lanjutnya, pemerintah tidak perlu lagi memungut uang gedung kepada siswa.
Mahasiswa juga menilai jika pemerintahan Joko Widodo dan Hadi Rudyatmo selama lima tahun lalu, banyak berorientasi dalam pembangunan fisik. "Sedangkan pembangunan mental masyarakat kurang mendapat perhatian," kata Wachid.
Dia juga menilai pembangunan fisik yang dilakukan tidak berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat bawah.
AHMAD RAFIQ
