TEMPO Interaktif, DENPASAR - Dewan Pengurus Pusat Himpunan Kerukanan Tani Indonesia yang dipimpin Prabowo Subianto menuding Musyawarah Nasional VII HKTI tandingan yang digelar Oesman Sapta Odang di Hotel Aston Denpasar ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Anggota tim formatur hasil munas kubu Prabowo, M Fadli Zon di Sanur, Bali, Kamis mengatakan, kegiatan munas itu sudah ditunggangi kepentingan politik, bukan kepentingan petani.

"Cara-cara yang dilakukan oleh kubu Oesman bukan bentuk dari aspirasi kaum petani. Itu sudah melenceng dari demokrasi dan penuh intrik-intrik politik," katanya kepada sejumlah wartawan.

Fadli Zon mengatakan, delegasi yang mengikuti munas tandingan juga mesti dicek keabsahannya karena tidak semua yang datang ke munas memiliki hak suara berdasar anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

"Ada juga yang datang ke sini karena ingin jalan-jalan. Yang pasti yang memiliki hak suara itu adalah satu pengurus provinsi dan dua kabupaten/kota," jelas Fadli Zon.

Ia menyarankan kubu Oemar Sapta membentuk organisasi baru ketimbang mengacak-acak HKTI yang sudah eksis.

Dia mengatakan, mereka yang menggelar munas tandingan itu, seperti orang ngambek. Oesman Sapta sendiri tak pernah menjadi anggota, apalagi pengurus HKTI sehingga tidak ada interaksinya sama sekali dengan HKTI.

Sebelumnya, setelah Prabowo Subianto terpilih secara aklamasi dalam Munas VII HKTI yang digelar di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Selasa malam (13/7), kubu Oesman Sapta langsung menggelar munas tandingan di Hotel Aston, Denpasar.

Ketua Panitia Munas tandingan Nasrun Arbain mengatakan bahwa munas yang memilih Prabowo secara aklamasi tak sah, karena menabrak AD/ART organisasi.

Dalam munas tandingan, Oesman Sapta terpilih sebagai pemenang dengan mendapat suara 229 suara dari dua kandidat lainnya, yaitu Heri Suginarjo dan Galumbang Sitinjak yang masing-masing mendapat 47 dan 30 suara.

WDA | ANTARA