TEMPO Interaktif, Bandung - Penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyertaan modal dalam proyek pembangunan strategis seperti jalan tol dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan. Karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan agar penggunaan dana APBD tidak untuk proyek komersial tersebut.

"Ini mah (rasa) keadilan saja, karena dana yang diperoleh provinsi itu dana pajak rakyat," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Juanda Puradimaja, di Bandung, Selasa (13/7).

Denny mengatakan, dalam pembangunan jalan tol misalnya, pemerintah daerah menggunakan APBD untuk pembebasan lahan. "Sayang kalau APBD diambil kemudian untuk investasi tanah," ujarnya.

Menurut Denny, pihaknya mengusulkan agar pengerjaan proyek semacam itu melibatkan Badan Usaha Milik Daerah saja. “Provinsi itu ingin agar investasi proyek-proyek strategis, dan itu komersial sebaiknya BUMD provinsi yang berperan dengan BUMN dan mitra internasionalnya,” kata Deny.

Dengan cara itu, anggaran daerah bisa lebih fokus untuk membiayai program di daerah seperti pembangunan ruang kelas baru dan sebagainya. “Uangnya (juga) nggak ada, beda dengan Jakarta yang APBD-nya Rp 24 triliun, kita hanya Rp 9 triliun,” katanya.

Sejumlah BUMD di Jawa Barat dinilainya sudah sanggup untuk ikut mengerjakan proyek-proyek strategis itu. Yang jadi persoalan hanya belum adanya aturan yang mengatur penjaminannya oleh pemerintah daerah agar perbankan percaya untuk mengucurkan pinjamannya.


AHMAD FIKRI