Kerusuhan di Kediri akibat Polisi Menyerbu Pengunjuk Rasa  

Reporter

Editor

Kamis, 1 Juli 2010 19:39 WIB

TEMPO Interaktif, Kediri: Wakil Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Al Haraka, Munasir Huda, menuding polisi sebagai penyebab kerusuhan di lokasi perkebunan PT Sumber Sari Petung (SSP) di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Menurut Munasir, warga dari tiga desa sebenarnya hanya ingin berunjuk rasa di lokasi perkebunan. Mereka memprotes tindakan PT SSP yang masih mengusai lahan sengketa di lereng Gunung Kelud itu. "Polisi justru menyerbu menggunakan senjata api," kata Munasir, Kamis (1/7).

Tindakan polisi itu justru membuat warga marah dan belakangan muncul aksi pengerusakan. "Warga sebelumnya sudah sepakat hanya berunjuk rasa tanpa merusak infrastruktur perusahaan," kata Munasir.

Munasir membenarkan jika dalam aksi itu ada agenda memanen cengkeh di atas lahan sengketa yang ditanam warga. Aksi tersebut merupakan simbolisasi atas berlarut-larutnya penyelesaian sengketa lahan. Namun untuk aksi perusakan yang dilakukan sejumlah orang bercadar, Munasir mengaku tidak tahu menahu.

Sengketa lahan ini bermula dari habisnya masa Hak Guna Usaha (HGU) PT SSP atas 654 hektar lahan di Kecamatan Ngancar, pada 1998. Pemerintah Kabupaten Kediri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat mengeluarkan surat keputusan pengembalian lahan tersebut kepada negara, dengan 250 hektar diantaranya diberikan kepada warga sekitar hutan untuk dikelola.

Keputusan itu membuat PT SSP meradang dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lembaga peradilan ini mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan pengembalian HGU kepada PT SSP pada tahun 2004. “Sejak itu warga di sini kehilangan mata pencaharian,” kata Munasir.

Advertising
Advertising

BPN selaku pemegang otoritas pengelolaan lahan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan PTUN tadi. Namun Mahkamah Agung menolak permohonan itu dan tetap memberikan hak penguasaan lahan kepada PT SSP melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 503 tangga 8 Januari 2008.

Masalah hukum yang seharusnya selesai setelah keputusan Mahkamah Agung itu ternyata bertambah semrawut setelah pemerintah Kabupaten Kediri justru mengeluarkan surat keputusan bupati yang memberikan hak pengelolaan lahan kepada warga. SK itulah yang dipergunakan warga untuk terus menuntut hak atas tanah tadi. “Mestinya pemerintah daerah tidak lepas tangan setelah mengeluarkan SK itu,” kata Munasir.

Tekanan yang sama disampaikan Kepala Kepolisian Resor Kediri Ajun Komisaris Besar Polisi Iman Prijantoro. Menurut dia pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkesan lepas tangan dalam sengketa ini. Harusnya lembaga itu duduk bersama dengan warga dan PT SSP untuk membahas penyelesaiannya. “Jangan polisi ditabrakkan terus dengan warga,” katanya.

Namun demikian sebagai aparat penegak hukum polisi akan tetap mengawal keputusan Mahkamah Agung yang memberikan hak kepada PT SSP. Selama itu pula dia meminta warga tidak melakukan tindakan anarkis jika tidak ingin ditindak polisi.

HARI TRI WASONO

Berita terkait

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

6 Februari 2024

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

23 Januari 2024

Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

21 Januari 2024

Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Baca Selengkapnya

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

8 Desember 2023

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Baca Selengkapnya

Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

7 Oktober 2023

Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.

Baca Selengkapnya

Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

5 September 2023

Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan

Baca Selengkapnya

Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

29 Agustus 2023

Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

Kuasa hukum mendampingi 4 warga Dago Elos yang melapor ke polisi. Materi serupa telah 3 kali disampaikan ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi

31 Juli 2023

Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi

Dua kelompok saling berhadap-hadapan saat sidang pembacaan sita jaminan yang digelar PN Tangerang di sebuah klaster perumahan milik Paramount Land.

Baca Selengkapnya

Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan

27 Juni 2023

Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan

Warga perumahan di Bekasi yang terkungkung pagar beton ternyata berawal dari penyerobotan lahan oleh pengembang.

Baca Selengkapnya

Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah

27 Juni 2023

Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah

Sebuah rumah di kompleks perumahan Cluster Green Village, Kota Bekasi, terancam dibelah buntut sengketa tanah pengembang dengan pihak ketiga.

Baca Selengkapnya