TEMPO Interaktif, Jakarta:Dalam pandangan Presiden Abdurrahman Wahid, perekonomian Indonesia tidak jelek. Menurut dia, ada berbagai indikasi yang menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Misalnya, jemaah haji Indonesia tahun ini yang melebih kuota. “Jatahnya 200 ribu orang, mintanya malah 205 ribu orang. Lah, dari mana uangnya bisa pergi haji, sekarang untuk pergi haji, duapuluh juta lebih ya. Itu berarti rakyatnya kuat bayar,” ujar Gus Dur dalam dialog dengan jemaah Mesjid Al Munawaroh, Ciganjur, Jakarta Selatan usai menunaikan salat Jumat (9/3).

“Lebaran penuh kemana-mana, cari pesawat sulit, naik kereta juga sulit. Haji melebihi kuota. Jadi, dengan kata lain, ada yang tidak mengakui kenaikan atau kebangkitan ekonomi kita,” tandasnya. Pendapat itu dikatakan Presiden, menjawab pertanyaan tentang kenaikan BBM per 1 April mendatang.

Presiden berjanji, bila sampai dilakukan pencabutan subsidi hingga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terpaksa naik, pencabutan tidak akan sekaligus dilakukan, tapi perlahan –lahan, proporsional dan seimbang, sesuai dengan kemampuan warga masyarakat membayar.

Menurut Presiden, mengenai kapan, bagaimana cara kenaikannya dan kapan kenaikan itu akan mulai diberlakukan, masih akan ditentukan dalam sidang kabinet, Senin (12/3). Meski demikian, Presiden menandaskan, pencabutan subsidi tersebut sudah ditetapkan dalam Undang-undang, sehingga ia pun takkan berani melanggarnya. “Pemerintah harus bayar setiap liter minyak tanah dan bensin yang kita pakai,” ujar dia.

Ia juga mengingatkan, IMF telah mengharuskan Indonesia untuk mencabut subsidi. Misalnya, untuk beras, subsidi harus dicabut dalam waktu 3 tahun, sedangkan untuk minyak dicabut subsidi seketika. Untuk itu, lanjut dia, pemerintah Indonesia sampai harus ngotot berantem dengan IMF, karena memperkirakan beban berat yang harus ditanggung rakyat.(Kurie Suditomo)