Mahasiswa Tolak Penetapan Tersangka Bos PD Pasar  

Reporter

Editor

Kamis, 10 Juni 2010 11:18 WIB

TEMPO/Hariadi Hafid
TEMPO Interaktif, Makassar-Sekitar 30 mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa untuk Bangsa menggelar unjukrasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, siang ini. Mereka mengecam kejaksaan yang menetapkan Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Djamaluddin sebagai tersangka dugaan kasus pungutan liar di Pasar Pa'baeng-baeng.

"Kami meminta kejaksaan memberikan klarifikasi terkait penetapan tersangka tersebut," kata Koordinator Aksi, Muhammad Syahban Munawir. Pantauan Tempo, mahasiswa ini mendapat pengawalan khusus dari Pemuda Pancasila Kota Makassar.

Munawir mengatakan selama ini pihaknya yang melakukan pendampingan kepada pedagang, tetapi tidak menemukan adanya pungutan liar seperti yang disangkakan. Menurutnya, transaksi itu bukanlah pungutan namun kontribusi pedagang yang dibayar secara legal.

"Saat ini banyak pedagang yang sudah mau beraktivitas tapi resah lantaran kasus ini," tambah Munawir.

Terkait dugaan kasus pungutan liar di Pa'baeng-baeng, tim penyidik yang diketuai Effendi telah menetapkan Djamaluddin Yunus sebagai tersangka. Ia dinilai bertanggungjawab atas pungutan tersebut.

Djamaluddin mengeluarkan Surat Keputusan Direksi yang menjadi dasar pungutan kontribusi penjualan toko dan kios. Jumlah pembayaran bervariasi mulai Rp 5 juta hingga Rp 200 juta.

Aksi mahasiswa dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pedagang oleh penyidik Kejati. Dari 20 pedagang yang dipanggil, baru 13 orang yang memenuhi panggilan.

Hingga pukul 12.00 Wita, tak satupun perwakilan kejaksaan yang menemui pengunjukrasa. Mahasiswa akhirnya merengsek masuk hingga pintu utama kantor kejaksaan.

ABDUL RAHMAN

Berita terkait

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.

Baca Selengkapnya

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.

Baca Selengkapnya

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Baca Selengkapnya

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.

Baca Selengkapnya

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.

Baca Selengkapnya

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.

Baca Selengkapnya

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.

Baca Selengkapnya

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

14 Juli 2019

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.

Baca Selengkapnya

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

7 Februari 2019

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.

Baca Selengkapnya

Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

28 September 2018

Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.

Baca Selengkapnya