TEMPO Interaktif, Makassar - Sebanyak 18 kader Partai Golkar di jajaran Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan akan diberi sanksi. Sanksi berupa pemecatan, pergantian antarwaktu (PAW), dan teguran keras itu datang dari pengurus pusat.
Dari 18 nama kader Golkar yang diusulkan, empat di antaranya akan diberi sanksi karena ikut pemilihan kepala daerah tanpa restu DPP. Mereka adalah calon Bupati Barru, Malkan Amin; calon Wakil Bupati Luwu Timur, Madjid Tahir; calon Wakil Bupati Selayar, Ince Langke; dan calon Wakil Bupati Luwu Utara, Isjaya Kaladeng.
"Kami menunggu keputusan DPP bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada semua kader yang dianggap berkhianat," kata Muhammad Roem, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, di rumah jabatan Gubernur Syahrul Yasin Limpo, Senin (3/5).
Menurut Roem, jika mengikuti aturan lama Golkar, kader yang dianggap berkhianat akan dipecat. DPD II, yang melaporkan nama-nama tersebut, menilai mereka telah melemahkan organisasi. Teguran ini, menurut Roem, untuk menjaga solidaritas kader dan menjadi contoh agar kader lain tak ikut melanggar.
"Kalau terbukti melakukan pelanggaran berat, ya, kami akan pecat. Semua ini hasil laporan DPD II, yang mengeluhkan sikap para kader yang digandeng partai lain di pilkada," Roem menjelaskan.
Dia juga menyoroti sikap partai lain yang dianggap membajak kader Golkar. Menurut Roem, hal itu membuat karier kader Golkar terancam. Roem meminta partai lain tidak mengganggu kader yang telah dibina bertahun-tahun.
"Repotnya banyak partai lain yang melirik kader Golkar. Cari kadermu sendiri, jangko bajak kader Partai Golkar. Figur tidak muncul tiba-tiba dan tidak boleh diambil seenaknya," kata Roem.
Tindakan pengurus tersebut disesalkan Malkan Amin. Ia menganggap DPD II tidak menghargai perjuangannya dalam membesarkan Partai Golkar. Malkan menolak mengomentari ancaman pemecatan tersebut.
Malkan tetap pada pendiriannya untuk berlaga dalam pemilihan kepala daerah tanpa melalui partai yang membesarkannya. Malkan juga pernah berjanji tidak akan menggunakan simbol dan atribut Partai Golkar dalam kampanye mendatang.
"Saya sudah sakit hati dan dikecewakan. Saya tidak mau berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya sudah berkorban untuk Golkar dan, ketika meminta kendaraan, tidak diberikan. Apakah adil sikap Golkar?" katanya.
Sedangkan Ince dan Madjid tidak menjawab saat dihubungi melalui telepon. Namun, sebelumnya, Ince menyatakan sikap yang sama dengan Malkan. Ia berkomitmen akan menanggalkan semua atribut partai dalam kampanyenya.
SULFAEDAR PAY
Dari 18 nama kader Golkar yang diusulkan, empat di antaranya akan diberi sanksi karena ikut pemilihan kepala daerah tanpa restu DPP. Mereka adalah calon Bupati Barru, Malkan Amin; calon Wakil Bupati Luwu Timur, Madjid Tahir; calon Wakil Bupati Selayar, Ince Langke; dan calon Wakil Bupati Luwu Utara, Isjaya Kaladeng.
"Kami menunggu keputusan DPP bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada semua kader yang dianggap berkhianat," kata Muhammad Roem, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, di rumah jabatan Gubernur Syahrul Yasin Limpo, Senin (3/5).
Menurut Roem, jika mengikuti aturan lama Golkar, kader yang dianggap berkhianat akan dipecat. DPD II, yang melaporkan nama-nama tersebut, menilai mereka telah melemahkan organisasi. Teguran ini, menurut Roem, untuk menjaga solidaritas kader dan menjadi contoh agar kader lain tak ikut melanggar.
"Kalau terbukti melakukan pelanggaran berat, ya, kami akan pecat. Semua ini hasil laporan DPD II, yang mengeluhkan sikap para kader yang digandeng partai lain di pilkada," Roem menjelaskan.
Dia juga menyoroti sikap partai lain yang dianggap membajak kader Golkar. Menurut Roem, hal itu membuat karier kader Golkar terancam. Roem meminta partai lain tidak mengganggu kader yang telah dibina bertahun-tahun.
"Repotnya banyak partai lain yang melirik kader Golkar. Cari kadermu sendiri, jangko bajak kader Partai Golkar. Figur tidak muncul tiba-tiba dan tidak boleh diambil seenaknya," kata Roem.
Tindakan pengurus tersebut disesalkan Malkan Amin. Ia menganggap DPD II tidak menghargai perjuangannya dalam membesarkan Partai Golkar. Malkan menolak mengomentari ancaman pemecatan tersebut.
Malkan tetap pada pendiriannya untuk berlaga dalam pemilihan kepala daerah tanpa melalui partai yang membesarkannya. Malkan juga pernah berjanji tidak akan menggunakan simbol dan atribut Partai Golkar dalam kampanye mendatang.
"Saya sudah sakit hati dan dikecewakan. Saya tidak mau berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya sudah berkorban untuk Golkar dan, ketika meminta kendaraan, tidak diberikan. Apakah adil sikap Golkar?" katanya.
Sedangkan Ince dan Madjid tidak menjawab saat dihubungi melalui telepon. Namun, sebelumnya, Ince menyatakan sikap yang sama dengan Malkan. Ia berkomitmen akan menanggalkan semua atribut partai dalam kampanyenya.
SULFAEDAR PAY
