TEMPO Interaktif, Kupang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah pusat mengajukan gugatan ke pemilik ladang minyak Montara terkait pencemaran yang terjadi di Laut Timor.

"Kita harus gugat pelaku pencemaran Laut Timor karena telah mencemari laut tersebut sehingga merugikan daerah ini," kata Ketua DPRD NTT, Ibrahim Agustinus Medah di Kupang, Senin (19/4).

Menurut dia, pencemaran Laut Timor akibat meledaknya ladang minyak Montara sejak Agustus 2009 silam masih dirasakan oleh petani rumput laut tiga kabupaten di NTT, yakni Rote Ndao, Sabu Raijua dan Timor Tengah Selatan.

Akibat pencemaran itu, lanjutnya, sebanyak 18 rbu petani di tiga kabupaten telah menarik tali rumput laut ke darat. Ironisnya lagi, tidak ada pekerjaan alternatif untuk melanjutkan usaha mereka. "Kita khawatir petani itu melakukan pemboman ikan di Laut Timor untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka," katanya.

Dia mengatakan minyak yang ditumpahkan ladang minyak Montara ke Laut Timor sudah permanen, sehingga sulit mengatasinya. Biota laut pun ikut rusak. "Paling mengerikan, kerusakan ini sudah permanen, sehingga kerusakan biota laut sudah sangat serius," katanya.

Karena itu, Medah meminta agar pemerintah daerah mengambil langkah dengan memberikan bantuan pangan bagi petani rumput laut yang gagal panen, membuka lapangan kerja baru bagi mereka, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan penelitian kerusakan yang terjadi di Laut Timor.

Hasil penelitian itu, lanjutnya, akan dijadikan dasar untuk menggugat pemilik Montara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran Laut Timor ini.

Pencemaran Laut Timor tersebut, tambahnya, juga harus dinyatakan sebagai bencana nasional karena dampak pencemaran sudah terjadi di tiga kabupaten, dan tidak tertutup kemungkinan akan merusak seluruh perairan di NTT.

Masalah ini, lanjutnya, tidak hanya bisa diselesaikan secara diplomatik, tapi harus ada langkah yang lebih konkret dengan menggugat pemilik Montara agar memberikan ganti rugi dengan pencemaran laut ini.

Ia berjanji akan menyampaikan masalah ke Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat digelarnya rapat koordinasi (Rakor) gubernur di Denpasar, Bali. "Saya akan sampaikan ke Presiden saat rakor gubernur nanti agar mendapat perhatian serius," katanya.

YOHANES SEO