TEMPO Interaktif, BANYUWANGI - Nasib 1.316 calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, hingga kini tidak jelas. Mereka belum menerima Surat Keputusan Pengangkatan sejak tahun 2007.
Dari 1.316 orang tersebut, 140 orang di antaranya adalah guru bantu. Menurut salah satu guru bantu berinisial NR, dia belum menerima SK CPNS dari Bupati Banyuwangi meski sudah melakukan pemberkasan. Akibatnya, NR tidak bisa menikmati gaji 80 persen dari gaji PNS.
Bukan hanya tak bisa menikmati gaji 80 persen, tunjangan untuk guru bantu dari APBN sebesar Rp 710 ribu per bulan sering telat. Bahkan, selama sembilan bulan pada 2008 lalu, tunjangan tersebut tidak dicairkan Pemerintah Banyuwangi. "Saat ini cair, tapi tanggalnya tak tentu. Kadang tanggal 17, kadang 19, dan pernah tanggal 21," katanya kepada Tempo, Kamis (18/3).
Untuk biaya hidup sehari-hari, NR terpaksa memberi les tambahan di sekolah. Menurut dia, banyak guru bantu yang akhirnya terpaksa keluar dan menggadaikan sertifikat rumah ke bank. "Yang cerai dengan istrinya juga ada," ungkap dia.
Salah seorang pegawai honorer, berinisial FI mengatakan, hingga kini juga belum menerima SK CPNS meski namanya telah masuk kuota pengangkatan tahun 2007. Untuk hidup sehari-hari, FI bergantung dengan honor yang diberikan oleh instansi tempatnya bekerja, Rp 500 ribu per bulan.
Selasa (16/3) lalu, salah satu perwakilan tenaga honorer Supandri, datang bersama 24 perwakilan guru bantu di seluruh Jawa ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Supandri membeberkan bahwa 284 tenaga honorer belum diberkas oleh Badan Kepegawaian Daerah, 140 lainnya sudah diberkas tapi belum mendapat Surat Keputusan. Sedangkan nasib 892 lainnya malah tidak jelas.
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyuwangi, Dwi Yanto, membenarkan adanya 140 guru bantu yang belum terima SK CPNS tersebut. Menurut dia, hal itu wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. "Dinas Pendidikan hanya mengusulkan nama-nama," kata dia.
Menurut Dwi, Dinas Pendidikan sudah berulang kali mendesak BKD untuk menerbitkan SK namun belum ditanggapi. Kata dia, BKD belum menerima perintah dari Bupati Banyuwangi. "Jadi silakan tanya BKD saja," katanya. IKA NINGTYAS.
Dari 1.316 orang tersebut, 140 orang di antaranya adalah guru bantu. Menurut salah satu guru bantu berinisial NR, dia belum menerima SK CPNS dari Bupati Banyuwangi meski sudah melakukan pemberkasan. Akibatnya, NR tidak bisa menikmati gaji 80 persen dari gaji PNS.
Bukan hanya tak bisa menikmati gaji 80 persen, tunjangan untuk guru bantu dari APBN sebesar Rp 710 ribu per bulan sering telat. Bahkan, selama sembilan bulan pada 2008 lalu, tunjangan tersebut tidak dicairkan Pemerintah Banyuwangi. "Saat ini cair, tapi tanggalnya tak tentu. Kadang tanggal 17, kadang 19, dan pernah tanggal 21," katanya kepada Tempo, Kamis (18/3).
Untuk biaya hidup sehari-hari, NR terpaksa memberi les tambahan di sekolah. Menurut dia, banyak guru bantu yang akhirnya terpaksa keluar dan menggadaikan sertifikat rumah ke bank. "Yang cerai dengan istrinya juga ada," ungkap dia.
Salah seorang pegawai honorer, berinisial FI mengatakan, hingga kini juga belum menerima SK CPNS meski namanya telah masuk kuota pengangkatan tahun 2007. Untuk hidup sehari-hari, FI bergantung dengan honor yang diberikan oleh instansi tempatnya bekerja, Rp 500 ribu per bulan.
Selasa (16/3) lalu, salah satu perwakilan tenaga honorer Supandri, datang bersama 24 perwakilan guru bantu di seluruh Jawa ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Supandri membeberkan bahwa 284 tenaga honorer belum diberkas oleh Badan Kepegawaian Daerah, 140 lainnya sudah diberkas tapi belum mendapat Surat Keputusan. Sedangkan nasib 892 lainnya malah tidak jelas.
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyuwangi, Dwi Yanto, membenarkan adanya 140 guru bantu yang belum terima SK CPNS tersebut. Menurut dia, hal itu wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. "Dinas Pendidikan hanya mengusulkan nama-nama," kata dia.
Menurut Dwi, Dinas Pendidikan sudah berulang kali mendesak BKD untuk menerbitkan SK namun belum ditanggapi. Kata dia, BKD belum menerima perintah dari Bupati Banyuwangi. "Jadi silakan tanya BKD saja," katanya. IKA NINGTYAS.
