TEMPO Interaktif, Jakarta:Kuasa hukum mantan kapolri Roesmanhadi menyatakan kliennya tidak hadir saat KPP HAM memanggil pada Kamis (311) karena prosedurnya tidak sesuai dengan KUHAP. Kuasa hukum Roesmanhadi, M Sholeh Amin dan Edy Kurniawan, Jumat (12), di Jakarta juga mempertanyakan urgensi pemanggilan dirinya. Edy mengatakan Roesmanhadi tetap kooperatif dalam masalah ini. “Jika pemanggilan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, maka klien kami akan hadir,” katanya. Dalam siaran pers yang dibagikan, kedua pengacara ini menyebutkan bahwa surat pemanggilan dikirim ke Markas Besar Polri. Padahal, Roesmanhadi sudah tidak lagi berada di sana. Selain masalah prosedur, Soleh menegatakan Roesmanhadi tidak datang untuk menghormati keputusan DPR mengenai Semanggi II dalam rapat pleno 9 Juli 2001. “Klien kami harus menghormati keputusan yang diambil oleh DPR," katanya. Mengenai kemungkinan KPP HAM akan menggunakan hak sub poena untuk memanggil seseorang secara paksa, kuasa hukum mantan Kapolri ini mengatakan tidak ada masalah asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu tiga kali pemanggilan. Ketika ditanyakan apakah Roesmanhadi mengeluarkan perintah kepada anak buahnya untuk melakukan tindakan kekerasan kepada para demonstran dalam peristiwa Semanggi II, M. Soleh Amin, mengatakan bahwa ia belum menanyakan hal itu kepada kliennya. (Budi Riza-Tempo News Room)