TEMPO Interaktif, BANDUNG - Pemerintah Jawa Barat menjadikan data penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dikeluarkan BPS sebagai patokan data angka kemiskinan. ”Data ini sudah terbukti " kata Kepala Bapeda Jawa Barat Deny Juanda Puradimadja di kantornya, Rabu (10/3).
Menurut Deny Juanda, data itu akan dijadikan sebagai acuan untuk semua program yang dikerjakan pemerintah Jawa Barat. Program pemerintah Jawa Barat berbasis data BLT ini mulai digunakan dalam perencanaan APBD Perubahan tahun ini.
Sebelumnya, kata Deny, program pemerintah Jawa Barat yang menyasar kemiskinan perencanaannya didasarkan pada pembangunan desa. Dengan data ini, perencanaan program itu ditambah dengan data kantong kemiskinan berdasarkan data penerima BLT itu.
Untuk memastikan program kemiskinan menyasar kantong-kantong kemiskinan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meneken Keputusan Gubernur untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim yang dipimpin Sekretaris Daerah ini, papar Deny, tugasnya akan mengevaluasi semua program yang disiapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
Asisten Daerah II Bidang Perekonomian Wawan Ridwan yang didapuk menjadi Wakil Ketua tim itu mengatakan, satu-satunya target tim hanya menurunkan angka kemiskinan yang datanya diambil dari penerima BLT itu. ”Targetnya simple, mengurangi angka ini,” katanya.
Wawan menjelaskan, data penerima BLT memudahkan penyusunan program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Masalahnya, lanjutnya, data itu sudah mencantumkan nama, anggota keluarg, plus alamatnya sekaligus.
Menurutnya, kelemahan penyusunan program yang menyasar pengentaasan kemiskinan selama ini ada pada minimnya data itu. Dia mengilustrasikan, orang miskin ibarat ikan sakit di dalam kolam. ”Si sakit itu tidak dipisahkan, tapi obat di awur, makanan diawur yang menang yang sehat, mestinya ikan itu diambil dan treatmennya berbeda dengan ikan sehat, itu konsep by name by address,” kata Wawan.
Dia menjelaskan, kerja tim ini hanya merajut semua program yang disiapkan Organisasi Perangkat Daerah di pemerintah Jawa Barat. Dia mencontohkan, program yang dinilai berimbas langsung pada pengentasan kemiskinan akan dihitung ulang kebutuhannya termasuk menetapkan daerah sasarannya.
Data penerima BLT yang menjadi acuan adalah data yang dikeluarkan BPS per 2008 lalu. Pada data itu disebutkan jumlah Rumah Tangga Miskin di Jawa Barat mencapai 2,8 juta keluarga. Jumlah itu 25,88 persen dari total 11,196 juta rumah tangga di Jawa Barat. Separuhnya, sekitar 1,1 juta keluarga berada di kabupaten/kota di wilayah tengah Jawa Barat. Disusul 905.320 keluarga di daerah selatan, dan 874.347 keluarga di wialyah utara Jawa Barat.
AHMAD FIKRI
Menurut Deny Juanda, data itu akan dijadikan sebagai acuan untuk semua program yang dikerjakan pemerintah Jawa Barat. Program pemerintah Jawa Barat berbasis data BLT ini mulai digunakan dalam perencanaan APBD Perubahan tahun ini.
Sebelumnya, kata Deny, program pemerintah Jawa Barat yang menyasar kemiskinan perencanaannya didasarkan pada pembangunan desa. Dengan data ini, perencanaan program itu ditambah dengan data kantong kemiskinan berdasarkan data penerima BLT itu.
Untuk memastikan program kemiskinan menyasar kantong-kantong kemiskinan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meneken Keputusan Gubernur untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim yang dipimpin Sekretaris Daerah ini, papar Deny, tugasnya akan mengevaluasi semua program yang disiapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
Asisten Daerah II Bidang Perekonomian Wawan Ridwan yang didapuk menjadi Wakil Ketua tim itu mengatakan, satu-satunya target tim hanya menurunkan angka kemiskinan yang datanya diambil dari penerima BLT itu. ”Targetnya simple, mengurangi angka ini,” katanya.
Wawan menjelaskan, data penerima BLT memudahkan penyusunan program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Masalahnya, lanjutnya, data itu sudah mencantumkan nama, anggota keluarg, plus alamatnya sekaligus.
Menurutnya, kelemahan penyusunan program yang menyasar pengentaasan kemiskinan selama ini ada pada minimnya data itu. Dia mengilustrasikan, orang miskin ibarat ikan sakit di dalam kolam. ”Si sakit itu tidak dipisahkan, tapi obat di awur, makanan diawur yang menang yang sehat, mestinya ikan itu diambil dan treatmennya berbeda dengan ikan sehat, itu konsep by name by address,” kata Wawan.
Dia menjelaskan, kerja tim ini hanya merajut semua program yang disiapkan Organisasi Perangkat Daerah di pemerintah Jawa Barat. Dia mencontohkan, program yang dinilai berimbas langsung pada pengentasan kemiskinan akan dihitung ulang kebutuhannya termasuk menetapkan daerah sasarannya.
Data penerima BLT yang menjadi acuan adalah data yang dikeluarkan BPS per 2008 lalu. Pada data itu disebutkan jumlah Rumah Tangga Miskin di Jawa Barat mencapai 2,8 juta keluarga. Jumlah itu 25,88 persen dari total 11,196 juta rumah tangga di Jawa Barat. Separuhnya, sekitar 1,1 juta keluarga berada di kabupaten/kota di wilayah tengah Jawa Barat. Disusul 905.320 keluarga di daerah selatan, dan 874.347 keluarga di wialyah utara Jawa Barat.
AHMAD FIKRI
