TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Evert Ernest Mangindaan mengatakan pemerintah akan membentuk Komite Reformasi Birokrasi yang dipimpin Wakil Presiden Boediono dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. "Nanti pembentukannya berdasarkan keppres," kata dia usai rapat Reformasi Birokrasi di Kantor Wakil Presiden, Rabu (3/3).

Rapat ini dihadiri Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangunsubroto.

Komite Reformasi Birkokrasi, kata Mangindaan, akan melakukan restrukturisasi organisasi yang selama ini masih tumpang tindih termasuk pemerintah daerah. "Kita susun tata laksana, apakah prosedurnya betul atau tidak. Kalau tidak itu akan membuat birokarsinya terlalu panjang," katanya. "Kasihan masyarakat." Menurut dia, hal ini menjadi bagian reformasi birokrasi--dan bukan sekadar renumerasi.

Target grand desain reformasi birokrasi ini, lanjutnya, selesai bulan depan. "Karena harus sudah jalan. Ujung dari reformasi birokrasi adalah pelayanan publik," katanya. Nantinya, kata dia, birokrat harus bisa menjadi pelayanan publik. "Harus betul-betul melayani, transparan dan profesional," ujarnya. Nantinya, sebelum menjadi PNS harus paham dan siap melayani rakyat.

Mangindaan mengatakan tahun 2011 diharapkan reformasi birokrasi tingkat pusat selesai. "Sambil berjalan kita juga siapkan agar daerah lakukan refornasi birokrasi. Kita harapkan pemda pada 2014 sudah bisa jalan dan 2025 sudah selesai semuanya," ujarnya.

EKO ARI WIBOWO