TEMPO Interaktif, Jakarta:Embargo atau restriksi militer Amerika Serikat (AS) atas Indonesia dalam konteks masa lalu, dimana AS menganggap aparat TNI telah melakukan penyimpangan. “Sekarang konteksnya berbeda. Kami berharap mereka mempertimbangkan kebijakan itu,” ujar Rezlan Ishar Jenie, Direktur Amerika Departemen Luar Negeri saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (2/2).

Menurut dia, hubungan Indonesia dengan AS dalam bidang militer telah melahirkan “kebijakan” yang menyebabkan restriksi dalam penjualan senjata. Namun, keputusan kongres AS baru-baru ini telah menyatakan embargo itu akan dicabut. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat bersikap proposional dan menindaklanjutinya.

Saat ini, lanjut dia, ada beberapa pengendoran dalam restriksi itu, seperti dalam komponen pesawat militer. “Kami berharap pemerintah baru AS bisa memberikan penilaian yang lebih mengakomodasi untuk mengarah ke normalisasi segala bidang,”ujar dia.

Rezlan mengatakan, hubungan Indonesia-AS bersifat multidimensi. Khusus di bidang perdagangan, diharapkan para pengusaha AS dapat datang dan melihat sendiri peluang-peluang yang ada untuk berinvestasi di Indonesia. “Pemerintah sedang berupaya meningkatkan kembali kepercayaan mereka,” katanya.

Diutarakan, dengan konsultasi yang makin intensif di kedua pihak, diharapkan pemerintah AS segera mempertimbangkan kembali beberapa kebijakan mengenai Indoensia. “Kami berharap pemerintah Bush selalu berkonsultasi dengan negara sahabatnya, termasuk Indonesia,” ujarnya seraya menambahkan ia yakin pemerintah Bush akan menempatkan Indonesia sebagai key friend di Asia.

Lebih lanjut dikatakan, hubungan kedua negara pada masa pemerintahan Bill Clinton dirasakah cukup baik. Hal ini terlihat dari dianggapnya Indonesia sebagai salah satu dari empat negara demokrasi, serta adanya dukungan otoritas teritorial dan nasional terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. (Hilmansyah)