TEMPO Interaktif, Jakarta -Tranparansi Internasional Indonesia (TI) tawarkan kerja sama pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan tata kelola kehutanan yang baik berbasis legal audit dan legal compliance, demikian siaran pers lembaga swadaya masyarakat itu, Selasa (23/2).
TI melalui program Forest Governance Integrity (FGI) telah bertemu Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang di Palangka Raya, Jumat (19/2) untuk menawarkan kerja sama termasuk dalam upaya perbaikan kebijakan yang terkait perijinan alih fungsi kawasan hutan.
Upaya ini merupakan tindakan konkrit untuk mendukung sistem perijinan satu pintu yang pada saat ini sedang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dalam upaya mendorong proses perijinan yang lebih sederhana, transparan an akuntabel. Di samping itu, untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan lahan hutan.
Teras Narang berharap TI dapat membantu identifikasi dan inventarisasi tanah rakyat dan tanah adat agar tidak terganggu dari rencana investasi dan dapat disinkronkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
* YUDONO
Berita terkait
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat
23 Januari 2024
Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAlasan Novel Baswedan Sebut Ketua KPK Firli Bahuri sebagai Penjahat Besar
25 November 2023
Eks penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai penjahat besar. Ini alasannya.
Baca SelengkapnyaCegah Korupsi di Pelabuhan, Pelindo Gandeng Ombudsman dan TII
19 Agustus 2023
Nota kesepahaman dengan Ombudsman untuk memperbaiki kualitas pelayanan Pelindo. BUMN ini juga sebelumnya telah menggandeng TII.
Baca SelengkapnyaJokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah
6 Februari 2023
Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Baca SelengkapnyaIndeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E
4 Februari 2023
Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.
Baca SelengkapnyaJohanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi
29 September 2022
Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.
Baca SelengkapnyaIndeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara
25 Januari 2022
Wawan Suyatmiko, mengatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berhasil memperoleh skor 38 di mana nilai tersebut meningkat satu poin dari tahun lalu.
Baca SelengkapnyaTeras Narang Kritik Cara Mensos Risma Memarahi Pejabat Kabupaten Katingan
5 Oktober 2021
Anggota DPD Agustin Teras Narang menyampaikan rasa keprihatinannya kepada Menpan RB Tjahjo Kumolo tentang kemarahan Risma pada Kadinsos Katingan.
Baca SelengkapnyaBahas Transparansi, TII: 20 BUMN Tidak Menyediakan Laporan Keuangan
17 Juni 2021
Transparency International Indonesia (TII) mencatat puluhan BUMN tidak mempublikasi informasi laporan tahunan dan keuangan.
Baca SelengkapnyaPeneliti TII Sebut 82 Persen Komisaris BUMN Bukan dari Profesional
16 Juni 2021
Sebagian besar pengangkatan komisaris BUMN bersifat politis.
Baca Selengkapnya
