TEMPO Interaktif, BANYUWANGI - Sekitar seratus pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banyuwangi, Jum’at (12/2), mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Mereka menagih kesejahteraan untuk guru yang belum dipenuhi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Ketua PGRI Banyuwangi Husin Matamin mengatakan, sejumlah kesejahteraan yang belum dirasakan guru, antara lain uang makan Rp 20 ribu sehari, tunjangan guru belum bersertifikat Rp 250 ribu per bulan, serta pengangkatan guru honorer dan guru bantu menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Saat ini, kata dia, masih ada 3.000 guru honorer dan 294 guru bantu yang belum mendapat kepastiaan kapan akan diangkat. "Mereka juga tidak memperoleh insentif mengajar," kata Husin saat rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi Pembangunan.
Tuntutan kesejahteraan itu pernah disampaikan PGRI dalam dua kali aksi unjuk rasa Agustus 2009 lalu. Husin menyayangkan, karena sampai tahun ini tuntutan para guru tersebut belum terealisasi.
Selain meminta kesejahteraan, mereka juga menagih surat keputusan bupati untuk mengembalikan jabatan sembilan guru PNS yang tahun lalu mendapat sanksi penurunan pangkat. Mereka terkena sanksi karena dianggap menggerakkan unjuk rasa guru yang menuntut penahanan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan lahan lapangan terbang. "Padahal Gubernur Jawa Timur telah merekomendasikan, SK Bupati harus turun 7 Januari lalu," ujarnya.
Namun, rapat dengar pendapat PGRI dengan Komisi Pembangunan itu tidak menghasilkan keputusan. Sebab perwakilan eksekutif batal hadir. Pimpinan sidang Khusnan Abadi mengatakan, akan menggelar pertemuan ulang antara PGRI dengan eksekutif dalam waktu secepatnya. IKA NINGTYAS.
Ketua PGRI Banyuwangi Husin Matamin mengatakan, sejumlah kesejahteraan yang belum dirasakan guru, antara lain uang makan Rp 20 ribu sehari, tunjangan guru belum bersertifikat Rp 250 ribu per bulan, serta pengangkatan guru honorer dan guru bantu menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Saat ini, kata dia, masih ada 3.000 guru honorer dan 294 guru bantu yang belum mendapat kepastiaan kapan akan diangkat. "Mereka juga tidak memperoleh insentif mengajar," kata Husin saat rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi Pembangunan.
Tuntutan kesejahteraan itu pernah disampaikan PGRI dalam dua kali aksi unjuk rasa Agustus 2009 lalu. Husin menyayangkan, karena sampai tahun ini tuntutan para guru tersebut belum terealisasi.
Selain meminta kesejahteraan, mereka juga menagih surat keputusan bupati untuk mengembalikan jabatan sembilan guru PNS yang tahun lalu mendapat sanksi penurunan pangkat. Mereka terkena sanksi karena dianggap menggerakkan unjuk rasa guru yang menuntut penahanan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan lahan lapangan terbang. "Padahal Gubernur Jawa Timur telah merekomendasikan, SK Bupati harus turun 7 Januari lalu," ujarnya.
Namun, rapat dengar pendapat PGRI dengan Komisi Pembangunan itu tidak menghasilkan keputusan. Sebab perwakilan eksekutif batal hadir. Pimpinan sidang Khusnan Abadi mengatakan, akan menggelar pertemuan ulang antara PGRI dengan eksekutif dalam waktu secepatnya. IKA NINGTYAS.
