Dilarang Liputan, Wartawan Balikpapan Lempar ID Card

Reporter

Editor

Senin, 1 Februari 2010 11:52 WIB

TEMPO Interaktif, Balikpapan - Sejumlah wartawan media cetak dan elektronik di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (1/2), melakukan aksi lempar kartu pers di SMA 1 setempat. Wartawan memprotes larangan peliputan aksi mogok belajar yang dilakukan siswa kelas 3 SMA 1 Balikpapan.

"Pintu gerbang pintu masuk sekolah dijaga guru, wartawan dilarang masuk," kata seorang wartawan, Amir. Dia mengatakan, pelarangan ini melanggar ketentuan Undang-undang Kebebasan Pers di mana wartawan boleh memperoleh informasi publik. Wartawan, kata dia, juga kesulitan memberikan hak jawab bagi sumber SMA 1 Balikpapan.

Pantauan Tempo, terdapat belasan media di antaranya Metro TV, ANTV, TV Balikpapan, Radio IDC, Smart FM, Okezone, Tribun Kaltim, Kaltim Post, dan Metro Balikpapan. Sambil menunggu di gerbang sekolah, mereka melempar ID Card wartawan ke tanah setelah dilarang meliput SMA 1 Balikpapan.

Ratusan siswa kelas 3 SMA 1 Balikpapan, Senin (1/2) pukul 09.00 WIB, menggelar mogok belajar. Para siswa menolak pungutan bimbingan belajar sebesar Rp 700 ribu serta mutasi empat guru jelang pelaksanaan Ujian Nasional Maret mendatang.

Sumber Tempo menyebutkan, empat guru yang terkena mutasi yaitu Jamhuri (Sosiologi), Mujian Sutotok (IPA), Siti Sihalolo (Ekonomi) dan Marzani (Geografi). Mereka terkena aturan Dinas Pendidikan Balikpapan bahwa para guru harus memenuhi 24 jam mengajar dalam sepekan.

Perwakilan para siswa saat ini sedang bertemu dengan Kepala Sekolah SMA 1 Balikpapan serta sejumlah guru. Dengan pertemuan ini, para guru berharap proses demo tidak mengganggu proses belajar mengajar.

SMA 1 Balikpapan termasuk sekolah favorit di Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Presiden Boediono pada pertengahan Januari lalu, menyempatkan diri berdialog dengan perwakilan para siswa.

Sepekan sebelumnya, siswa SMA 5 Balikpapan juga melakukan aksi serupa saat gurunya terkena aturan mutasi Dinas Pendidikan setempat. Siswa kelas 3 SMA 5 Balikpapan melakukan aksi mogok belajar bila tuntutannya tidak terpenuhi.

SG WIBISONO

Berita terkait

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

54 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

54 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya