TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim pengawas Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa kasus dugaan suap Hakim Torang Tampubolon sudah memeriksa pengacara Wawan Setyawan, yang membeberkan kasus suap Rp 3 miliar itu ke media massa. Sebelumnya, dua kali dipanggil Wawan tidak datang, kata Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Aang Ahmad kepada Tempo News Room, di ruang kerjanya, Jumat (31/1) sore tadi. Pemeriksaan yang dipimpin Hakim Ignatius Subianto itu dilakukan Selasa (28/1) lalu. Sayangnya, Ahmad mengaku tidak tahu materi pemeriksaan dan apa jawaban Wawan kepada tim itu. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Ridwan Nasution sendiri tidak bisa ditemui. Ahmad memastikan setelah pemeriksaan Wawan dianggap cukup, tim ini akan memanggil kembali Hakim Torang. Ahmad juga menjelaskan bahwa tindakan Ketua PT DKI Jakarta untuk melarang sementara Wawan Setyawan melakukan praktek pengacara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukanlah sikap balas dendam. Tak ada niat seperti itu, katanya tegas. Menurutnya, skorsing untuk Wawan berkaitan dengan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap Hakim Torang. Dia mengaku sendiri menyerahkan handphone kepada Pak Torang. Artinya, dia patut disangka turut serta melakukan penyuapan, kata Ahmad lagi. Dasar hukum skorsing itu sendiri, kata Ahmad, adalah Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman No. 005/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum. Dalam Pasal 5 peraturan itu disebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri berhak meneliti setiap penasihat hukum yang bertugas di wilayahnya jika terdapat indikasi melanggar hukum dan peraturan. Menurut Pasal 4 peraturan yang sama, sanksi yang bisa dijatuhkan Ketua Pengadilan Negeri, bervariasi. Tergantung besar kecilnya kesalahan yang terbukti dalam pemeriksaan. Dari teguran lisan sampai pencabutan izin sebagai penasihat hukum, kata Ahmad. Pemeriksaan atas suap yang dilakukan Wawan sendiri, kata Ahmad, adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Lalu Mariyun. Kalau yang bersangkutan tidak puas, bisa banding ke Pengadilan Tinggi, katanya. Kasus dugaan suap ini bermula dari sengketa perdata PT Satya Teguh Perkasa melawan PT Asri Kencana Gemilang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wawan Setyawan, kuasa hukum PT Teguh Perkasa mengaku bahwa ketua majelis hakim perkara itu, Torang Tampubolon, meminta uang Rp 3 miliar jika ingin dimenangkan di pengadilan. Selain tim hakim pengawas Pengadilan Tinggi Jakarta, polisi juga tengah memeriksa kasus ini. (Wahyu DhyatmikaTempo News Room)