TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim Independen kasus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)menemukan adanya pungutan-pungutan terhadap para Praja STPDN yang dilakukan oknum-oknum penyelenggara pendidikan sekolah kedinasan tersebut. Tim ini menemukan adanya pungutan Rp 9 juta kepada para calon praja STPDN saat mendaftar masuk sekolah kedinasan tersebut. Menurut anggota Tim Independen, Farid Faqih, informasi pungutan Rp 9 juta itu didapat dari sejumlah Praja yang ditemui tim ini. Menurut Faqih, Rp 4 juta diperuntukkan sebagai uang transportasi atau “uang tiket” yang dikirim ke kampus STPDN di Jatinangor, Sumedang. Sedangkan yang Rp 5 juta, disebut sebagai “uang seserahan”. “Kalau calon praja itu akhirnya diterima, maka uang yang sebesar Rp. 5 juta ini tidak dikembalikan atau hilang," kata Farid yang ditemui usai mengikuti rapat dengan jajaran Depdagri membahas soal STPDN, Senin (13/10) siang. Untuk itu, departemen dalam negeri harus mengusut siapa yang menerima uang ini. Selain Tim Independen, ikut dalam rapat itu, Komisi Etika Depdagri, para pakar pendidikan dari sejumlah perguruan tinggi, dan unsur-unsur kepolisian serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Farid mengaku belum mengetahui oknum mana yang menarik pungutan-pungutan tersebut. Pungutan itu, bisa terjadi saat penempatan calon praja yang telah diterima, atau saat penyaringan di tingkat kabupaten/kotamadya atau provinsi. “Bahkan saya dengar suara-suara, pungutannya ada yang mencapai puluhan juta rupiah,” kata koordinator Government Watch (GOWA) itu. Tim-nya meminta kepada Depdagri, melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) agar mengusut praktek pungutan tersebut. “Kami juga meminta Depdagri mendalami adanya praktek-praktek suap, dari proses rekrutmen sampai penempatan, hahkan selama proses pendidikan berlangsung. "Tim Irjen lah yang harus mendalami, karena kami tidak punya akses memeriksa,” kata Farid. Untuk mengusut adanya pungutan-pungutan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, Depdagri bisa meminta kepada para bupati/walikota dan gubernur untuk membantu menemukan menindak oknum-oknum yang melakukan pungutan tersebut. “Orang-orang yang mengurusi soal rekrutmen ini kan sudah ketahuan. Sedangkan di tingkat pusat, Depdagri bisa mengusut di Badan diklat (Badan Pendidikan dan Latihan). Selama ini kan yang disorot hanya STPDN-nya, sementara Badan Diklat-nya tidak,” kata Farid. Ia mengaku tidak percaya jika di Badan Diklat tidak ada oknum yang melakukan pungutan dan terlibat suap-menyuap di sekolah kedinasan tersebut. Tim ini juga mengusulkan Depdagri membuat kuisoner terhadap para praja untuk mengetahui adanya pungutan saat rekrutmen maupaun selama pendidikan. Para praja tidak perlu menulis namanya dalam kuisoner itu demi keamanan mereka. Sementara itu di tempat yang sama, staf ahli Depdagri, Riswandha Himawan membenarkan adanya pungutan sebesar Rp 5 juta bagi para calon praja tersebut. “Para Praja mempertanyakan, kemana larinya uang itu,” katanya. Jika benar ada pungutan sebesar Rp. 5 juta, kata Riswandha, berarti dalam setiap angkatan STPDN ada seribu orang yang harus membayar Rp5 juta. “Jumlahnya kan mencapai Rp. 5 miliar. Paling tidak kan, dengan uang itu, kesejahteraan para Praja bisa ditingkatkan, misalnya untuk mengganti kasur di barak-barak yang sudah tidak layak,” kata peneliti dari Universitas Gajah Mada ini. Dimas - Tempo News Room