TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat, Februari mendatang, tepatnya Kamis (27/2), akan memutuskan posisi Akbar Tanjung sebagai ketua Dewan. Badan Musyawarah dalam rapatnya, Kamis (30/1), memutuskan akan melaporkan hasil rapat pimpinan Dewan tahun lalu ke rapat pleno DPR, yang memutuskan bahwa tidak ada ketentuan dalam Tata Tertib DPR untuk menonaktifkan Akbar. Dalam rapat pleno itu, Bamus juga memutuskan bahwa tiap fraksi akan mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapatnya mengenai usul penonaktifan ini. Pada rapat pleno Dewan 27 Februari, fraksi-fraksi akan menyampaikan pendapatnya mengenai hal ini, kata Soetardjo Soerjogoeritno, Wakil Ketua DPR, yang memimpin rapat Bamus hari ini. Pandangan fraksi pada rapat pleno bulan depan ini, lanjut Soetardjo, bisa menyangkut soal apakah usul penonaktifan Akbar perlu diproses lebih lanjut; atau langsung menyatakan Akbar sebaiknya dinonaktifakan atau tidak. Itu terserah tiap fraksinya, ujar politikus gaek asal Fraksi Banteng ini. Rapat pleno nanti, lanjut dia, memiliki kekuatan untuk memutuskan hal itu. Kalau rapat pleno, mestinya itu mempunyai kekuatan. Cuma follow-upnya nanti bagaimana, apakah hanya omong di pleno dan tidak ada kelanjutannya, itu nanti, kata dia. Imam Mundjiat (FPDIP) menambahkan, dalam rapat pleno nanti, laporan Bamus juga mencakup kronologis mulai munculnya usul inisiatif 68 anggota Dewan dan proses pembahasannya di Bamus maupun pimpinan Dewan. Pokoknya semualah, kata dia. Namun keterangan berbeda disampaikan oleh Yahya Zaini, politikus asal Fraksi Partai Golkar. Menurut dia, laporan Bamus dalam rapat pleno nanti hanya bersifat informatif. Jadi, bukan untuk dibahas, kata dia. Hal serupa disampaikan oleh Ketua Fraksi PPP, Barlianta Harahap. Dia menyatakan, laporan Bamus nanti hanya mengenai keputusan rapat pimpinan Dewan, Selasa (12/11), tahun lalu, yang memutuskan penonaktifan Akbar Tanjung tidak diatur dalam Tata Tertib DPR. Seperti ditulis sebelumnya, usul penonaktifan Akbar Tanjung dari jabatan ketua Dewan, bergulir setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Akbar bersalah dalam kasus penggunaan dana non-bujeter Bulog. Sekitar 68 anggota Dewan menggunakan hak inisiatif untuk meminta Akbar mundur dari posisinya itu. Namun, proses pembahasan usul ini tersendat-sendat, baik di Bamus maupun di Pimpinan Dewan. Dalam rapat Bamus terakhir menjelang reses tahun 2002, para anggota Dewan memutuskan untuk menunda pembahasan masalah ini. Hal itu dilakukan untuk melakukan sosialisasi ke masing-masing anggota fraksi soal keputusan Rapat Pimpinan Dewan, yang menyimpulkan tidak ada jalan untuk menonaktifkan Akbar berdasarkan Tata Tertib Dewan. Sementara itu, dalam Bamus hari ini, pembahasan agenda penggunaan hak angket kasus divestasi saham PT Indosat belum sempat dibahas. Menurut Rosyid Hidayat, motor penggunaan hak angket, hal itu terjadi semata-mata karena keterbatasan waktu. Tapi, dijadwalkan untuk dibahas pada rapat Bamus Kamis (6/2) mendatang. Masalah ini akan dibahas sebagai agenda pertama, kata politisi asal Fraksi Reformasi ini. Hingga sekarang, lanjut dia, usul penggunaan hak angket telah mendapat dukungan dari sekitar 160 orang anggota Dewan, termasuk sejumlah politikus dari Fraksi Golkar. (Budi RizaTempo News Room)