Pemerintah Kabupaten Jombang Galakkan Lagi Program Transmigrasi
Jumat, 11 Desember 2009 16:52 WIB
TEMPO Interaktif, JOMBANG - Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menerima pengajuan 10 Kepala Keluarga atau 38 orang dari Desa Karang Dagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo untuk mengikuti program transmigrasi.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi (Dinsoskertrans) Jombang Hari Kusmadi menjelaskan, mereka akan dikirim ke Kabupaten Bual, Selawesi Selatan. “Ini berkaitan dengan dibukanya kembali program pemerataan penduduk yang sempat vakum selama beberapa tahun,” katanya, Jum’at (11/12).
Menurut dia, sejak tahun 2007 lalu, Dinsoskertrans tidak menerima pengajuan masyarakat untuk ditransmigrasikan. Namun tahun ini, program kembali digalakkan. Selain ke Sulawesi, telah diberangkatkan 10 Kepala Keluarga ke Jambi.
Bagi masyarakat yang mengikuti program transmigrasi ini, pemerintah memberikan fasilitas lengkap, di antaranya rumah tinggal, lahan seluas dua hektar, serta jaminan hidup selama satu tahun. Mereka juga mendapatkan biaya transportasi sampai ke tempat tujuan.
Dijelaskan, sejak era otonomi daerah diberlakukan program transmigrasi sepenuhnya dikelola oleh daerah. Karena itu, Pemkab Jombang harus bekerja sama dengan beberapa kepala daerah di luar pulau. Sebelum pengiriman, Pemerintah Jombang terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan daerah tempat tujuan transmigrasi. MUHAMMAD TAUFIK.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi (Dinsoskertrans) Jombang Hari Kusmadi menjelaskan, mereka akan dikirim ke Kabupaten Bual, Selawesi Selatan. “Ini berkaitan dengan dibukanya kembali program pemerataan penduduk yang sempat vakum selama beberapa tahun,” katanya, Jum’at (11/12).
Menurut dia, sejak tahun 2007 lalu, Dinsoskertrans tidak menerima pengajuan masyarakat untuk ditransmigrasikan. Namun tahun ini, program kembali digalakkan. Selain ke Sulawesi, telah diberangkatkan 10 Kepala Keluarga ke Jambi.
Bagi masyarakat yang mengikuti program transmigrasi ini, pemerintah memberikan fasilitas lengkap, di antaranya rumah tinggal, lahan seluas dua hektar, serta jaminan hidup selama satu tahun. Mereka juga mendapatkan biaya transportasi sampai ke tempat tujuan.
Dijelaskan, sejak era otonomi daerah diberlakukan program transmigrasi sepenuhnya dikelola oleh daerah. Karena itu, Pemkab Jombang harus bekerja sama dengan beberapa kepala daerah di luar pulau. Sebelum pengiriman, Pemerintah Jombang terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan daerah tempat tujuan transmigrasi. MUHAMMAD TAUFIK.
