Greenpeace Menolak Dialog dengan RAPP

Reporter

Editor

Jumat, 4 Desember 2009 22:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Greenpeace menolak berdialog dengan perusahaan bubur kertas, PT Riau Andalan Pulp and Paper selama perusahaan tersebut tidak menghentikan pembabatan.

"Dialog adalah taktik perusahaan untuk melemahkan," ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/12)

Pihaknya sudah pernah berdialog dengan PT Riau Andalan Pulp and Peper sebanyak tiga kali. Pada pertemuan terakhir, Greenpeace meminta Sinar Mas menghentikan pembabatan di dua lokasi sampai dialog selanjutnya.

Maka kini musykil bagi Greenpeace untuk berdialog, selama pembabatan belum dihentikan. Penghentian pembabatan tersebut, ia menjelaskan, menunjukkan komitmen perusahaan.

Akhir November lalu, aktivis Greenpeace mendirikan kamp di Semenanjung Kampar, Riau. Aksi bertujuan memprotes pembukaan lahan gambut seluas 700 ribu hektare oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Gerakan Greenpeace mendapat sambutan penetapan tersangka 21 aktivis dan pengusiran dua jurnalis asing oleh Kepolisan Resor Pelalawan, Riau.

Sementara itu, PT Riau Andalan Pulp and Paper tetap akan mengundang Greenpeace bersama pihak-pihak lainnya untuk berdialog mencari solusi. Sustainability Director The Asia Pacific Resources International Holdings Ltd, Neil Franklin mengatakan dialog terbuka akan terus dilakukan untuk mencari solusi. "Dialog akan terus dilakukan supaya ada win-win solution," kata Franklin saat dihubungi.

Menurut Franklin, dialog penting dilakukan untuk mendapatkan berbagai masukan. Ia menyayangkan sikap Greenpeace yang tidak lagi bersedia mengikuti dialog. Meski demikian, hal itu tidak akan terlalu berpengaruh sebab lebih penting lagi berdialog dengan para pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga LSM lokal, nasional dan internasional.

Neil mengatakan RAPP tidak pernah melakukan dialog secara khusus dengan Greenpeace. Selama ini dialog dilakukan secara terbuka bersama dengan pihak-pihak lain. Menurut Neil, Greenpeace ikut hadir dalam dialog tersebut dan ikut mengajukan pertanyaan.

RAPP tidak dapat menghentikan semua kegiatan sekaligus karena justru akan terjadi kerusakan. RAPP justru melakukan pengelolaan dan konservasi agar tidak terjadi perambahan dan kerusahan. Menurut Neil, dari hasil pertemuan dengan masyarakat justru mendapat dukungan karena masyarakat akan dapat mengelola sendiri sebanyak 6000 hektare lahan.

DIANING SARI| AQIDA SWAMURTI

Berita terkait

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

1 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

2 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

2 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

3 hari lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

3 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

3 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

3 hari lalu

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

3 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

35 hari lalu

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

35 hari lalu

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.

Baca Selengkapnya