TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Pendidikan DPR meminta pemerintah mengevaluasi total Ujian Nasional pascakeputusan Mahkamah Agung. Anggota Komisi M. Hanif Dhakiri mengataan putusan Mahkamah merupakan bentuk penegasan legal bahwa ujian banyak masalah.

"Evaluasi total diperlukan untuk mengetahui pentingnya ujian dan merekonstruksi pelaksanaan sesuai realita siswa," kata Hanif melalui siaran persnya, Senin (30/11).

Ia khawatir jika ujian dipaksakan hanya akan menjadi beban bagi siswa maupun lembaga penyelenggara pendidikan. Selain itu, ujian juga membebani pemerintah sendiiri karena membutuhkan anggaran yang besar.

Pekan lalu Mahkamah menolak kasasi Ujian Nasional yang diajukan oleh pemerintah. Namun, pemerintah tetap bersikeras akan menyelenggarakan ujian dengan alasan tidak ada pernyataan eksplisit bahwa ujian dilarang.

Menurut Hanif selama ini pemerintah menyamaratakan kondisi infrastruktur dasar pendidikan dalam menyelenggarakan ujian. Siswa dari desa tertinggal diperlakukan sama dengan mereka yang bersekolah di kota. "Jelas ini tidak adil dan memicu kecurangan," katanya.

Seharusnya, pemerintah memenuhi dahulu standar proses pendidikan seperti sarana prasarana, guru berkualitas, dan kurikulum pendidikan. Jika hal itu telah dipenuhi, baru pemerintah dapat melaksanakan ujian nasional yang diperlukan sebagai tolok ukur hasil proses pendidikan.

AQIDA SWAMURTI