TEMPO Interaktif, Jakarta - Departemen Pendidikan Nasional memaparkan terjadi peningkatan jumlah guru honorer dalam dua tahun terakhir. "Terjadi peningkatan sekitar 260 ribu dalam 2 tahun," ungkap Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Baedhowi dalam keterangan pers di Departemen Pendidikan Nasional, Senin (23/11)
Peningkatan terjadi pada guru sekolah umum dari 2,34 juta (2007) menjadi 2,67 juta di (2008). "Sebagian besar merupakan guru honorer," ujarnya.
Departemen, diakuinya, kesulitan untuk menangani masalah guru honorer, guru wiyata bakti dan guru tidak tetap ini. Kesulitan ini muncul karena belum adanya aturan yang jelas dalam pengangkatan guru. Akibatnya, Baedhowi menambahkan, banyak muncul keluhan sooal kesejahteraan.
Menurut Pasal 15 Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Satuan Pendidikan yang mengangkat guru wajib memberi gaji sesuai peraturan perundang-undangan. "Jadi kalau Pemerintah Daerah yang angkat, yang tanggung jawab menggaji ya pemerintah daerah," kata Baedhowi. Begitu pula yang berlaku bagi yayasan atau sekolah yang mengangkat.
Departemen, Baedhowi menjelaskan, sudah mengusulkan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai mekanisme pengangkatan guru. "Tapi hingga kini belum ada follow-up dari Kementerian," ungkapnya.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo menyatakan gaji yang diberikan pada guru honorer tersebut sangat melecehkan. "Upahnya tidak wajar, masak ada yang dibayar Rp 200 ribu," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Persatuan Guru meminta Pemerintah Daerah lebih profesional untuk menangani guru tersebut. Pihaknya memintah Departemen untuk membuat pedoman kualifikasi untuk birokrat pendidikan di tingkat daerah. "Ditemukan banyak birokrat seperti Kepala Dinas Pendidikan, yang kompetensinya tidak sesuai," ungkapnya.
Ia mengakui tidak semua guru honorer, wiyata bakti dan guru tidak tetap bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. "Tapi paling tidak ada aturan yang memberikan upah layak dan jenjang yang jelas," harap Sulistiyo. Paling tidak guru-guru tersebut juga mendapat gaji senilai upah minimum.
Dianing Sari
