TEMPO Interaktif, Surabaya:Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim, menyatakan saat ini kondisi hutan di Pulau Jawa dan Bali sangat kritis sehingga terjadi bencana banjir dan longsor di berbagai daerah. "Yang kami inginkan sekarang, Jawa-Bali stop penebangan hutan atau moratorium. Tidak layak lagi Jawa dan Bali menghasilkan kayu, karena itu lebih baik moratorium saja," kata dia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (29/1) siang. Nabiel bertemu Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, dalam rangka menggalang kekuatan untuk moratorium logging (penghentian penebangan hutan). Menteri menyatakan akan menemui Gubernur Jawa Tengah, Banten, dan Bali untuk tujuan yang sama. Menurutnya, Gubernur Jawa Barat dan Jawa Timur sudah memerintahkan Perhutani dan Dinas Kehutanan agar menghentikan penebangan hutan. Kampanye dan penggalangan kekuatan itu ia lakukan karena kondisi hutan di Jawa dan Bali rusak parah akibat penebangan liar, baik oleh Perhutani maupun masyarakat. Salah satu akibat penebangan hutan, kata Nabiel, adalah tanah longsor di Pacet, Mojokerto, beberapa waktu lalu yang menewaskan puluhan orang. Ketika terjadi longsor di Pacet, menurut dia, tanah longsor juga terjadi di tujuh tempat di Jawa Tengah dan Jawa Barat, tapi tidak terekspos ke media karena tidak ada korban jiwa. "Karena itu pemerintah akan mengusahakan penghentian penebangan hutan itu," ujar Menteri. Bencana tanah longsor dan banjir sejak kemarin melanda wilayah Kabupaten Garut, Cilacap, Kediri, dan Indragiri Hulu. Musibah banjir dan longsor di kaki Gunung Mandalawangi, Kabupaten Garut, Selasa malam mengakibatkan sedikitnya 16 orang tewas. Sementara di Indragiri Hulu, Riau, air bah menewaskan empat orang karena perahunya terbalik. Di empat wilayah tersebut yang dilanda banjir itu, lebih dari 4.000 rumah penduduk terendam air bah. Gubernur Imam Utomo mengaku dirinya telah mengirim surat imbauan kepada Perhutani dan Dinas Kehutanan untuk menghentikan penebangan hutan. "Tapi kita hanya bisa mengimbau dan meminta pada Perhutani, karena Perhutani yang mempunyai hak dan kriteria hutan," ujarnya. (Adi Mawardi-Tempo News Room)