TEMPO Interaktif, Jakarta:Bekas Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) MPR Sophan Sophiaan, yang mengundurkan diri dari DPR, tidak hadir dalam rapat rutin DPP PDIP, yang dipimpin langsung Ketua Umum Megawati di Wisma Perjuangan, Jalan Pecenongan Jakarta, Selasa (29/1). Menurut Ketua DPP PDIP Roy Janis, aktor kawakan itu memang sengaja tidak diundang menghadiri rapat. Sebelumnya, saat ditemui sebelum rapat berlangsung, Janis mengatakan agenda rapat akan membahas permohonan pengunduran diri Sophan sebagai Ketua Fraksi dan anggota DPR/MPR. Namun dia yakin, penggantinya di DPR sudah dapat ditentukan secara otomatis. Sebab, sudah ada daftar wakil rakyat dari PDIP untuk mewakili daerah Pare-Pare, daerah yang diwakilinya. Sedangkan mengenai pengganti Ketua Fraksi PDIP di MPR, baru akan dipilih dan ditentukan DPP jika permohonan Sophan sudah resmi dikabulkan. “Sekarang belum resmi dikabulkan. Jadi belum resmi dicari penggantinya,” tegas Janis. Saat disinggung mengenai alasan pengunduran diri Sophan, Ketua Fraksi DPR ini menekankan bahwa dirinya lebih melihat konflik batin sebagai penyebab utamanya. “Sejak bersama-sama [di PDI] pada tahun 1991, Pak Sophan selalu mengatakan bahwa, “dunia politik bukan dunia saya.” Mungkin sekarang sudah klimaks, jadi dia tidak tahan lagi,” tuturnya. Janis juga mengakui bahwa dalam dinamika politik yang sangat tinggi, ada kalanya DPP terpaksa mengintervensi keputusan fraksi di MPR. Menanggapi pernyataan Sophan yang mengatakan, sebagai Ketua Fraksi di MPR dirinya sering tidak diajak berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan, Janis beralasan, jika partai tidak terlalu proaktif maka PDIP dapat tertinggal dalam mengikuti situasi politik. Janis menekankan bahwa mekanisme kepemimpinan di fraksi bersifat politis dan merupakan perpanjangan tangan dari partai. “Itu wajar-wajar saja dilakukan. Intervensi itu bukan terhadap Pak Sophan tapi kepada fraksi. Kalau keputusannya harus cepat, ya, langsung di take over oleh DPP sebab fraksi itu hanya perpanjangan tangan bukan otonom,” ungkapnya. Janis mencontohkan kejadian pada Sidang Tahunan MPR yang lalu. Saat itu Ketua Umum PDIP melalui Sekjen meminta agar tidak dilakukan voting dalam proses amandemen UUD 1945. Sehingga amandemen itu akhirnya diundur hingga 2002. “Itu keputusan yang sangat tepat dan diambil pada last minute,” ujarnya menceritakan. Di penghujung pembicaraan, Janis mengatakan bahwa hingga saat ini belum ditentukan calon-calon pengganti Sophan sebagai ketua fraksi. “Yang jelas, beberapa wakil ketua bisa mengambil alih, atau nanti dipilih dari anggota dewan yang ada,” kata Janis. Setelah ditunjuk langsung oleh DPP, keputusan terakhir berada di tangan ketua umum. Namun yang jelas, ujarnya, selain faktor integritas, senioritas calon ketua fraksi, juga merupakan pertimbangan utama. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)