Bupati Sumbawa Gugat Gubernur karena Rebutan Pulau

Reporter

Editor

Selasa, 8 September 2009 13:41 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram - Pulau Kalong dan Dusun Labuan Mapin di Kecamatan Alas diperebutkan oleh dua kabupaten yakni Kabupaten Sumbawa sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah pemekarannya. Wilayah tersebut sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan masuk ke Sumbawa Barat.

Sumbawa keberatan atas keputusan penetapan batas wilayah tersebut dan Gubernur pun digugat di Pengadilan Negeri Mataram. Mereka menilai, Dusun Labuan Mapin di Desa dan pulau Kalong yang diperebutkan tersebut seharusnya masuk dalam koordinat wilayah Sumbawa. Selama ini pulau Kalong menjadi persinggahan nelayan.

‘’Kalong dan Labuan Mapin tersebut adalah wilayah kami,’’ kata juru bicara Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Amri menjawab konfirmasi wartawan melalui telepon, Selasa (8/9) siang.

Menanggapi gugatan tersebut, juru bicara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Andy Hadianto mengatakan hal itu sah-sah saja dan merupakan hak Pemerintah Sumbawa. Namun ia meyakini bahwa persoalan batas wilayah itu bisa diselesaikan hanya pada sidang pertama. Kini antara Biro Pemerintahan dan Biro Hukum melakukan kordinasi substansi yang digugat. ‘’Keputusan gubernur konkrit dan bersifat final,’’ ujarnya.


SUPRIYANTHO KHAFID

Advertising
Advertising

Berita terkait

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

7 Juli 2023

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.

Baca Selengkapnya

Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

23 Juli 2018

Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

Susi Pudjiastuti mengatakan tak semestinya penduduk dan investor rebutan lahan Pulau Pari.

Baca Selengkapnya

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

11 Juni 2018

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow.

Baca Selengkapnya

Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

8 Mei 2018

Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

Tigor Hutapea, pengacara nelayan Pulau Pari, Sulaiman, menolak dakwaan JPU dalam sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum di PN Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya

Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

8 Mei 2018

Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

PN Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum oleh Sulaiman Hanafi alias Khatur, seorang warga Pulau Pari.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

8 Mei 2018

Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.

Baca Selengkapnya

Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

8 Mei 2018

Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, akan tetap bertahan di tanah mereka dan tak mengindahkan surat somasi PT Bumipari Asri.

Baca Selengkapnya

Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

9 April 2018

Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

Ombudsman merilis LAHP terkait kisruh Pulau Pari dengan temuan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

9 April 2018

Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

Ombudsman Republik Indonesia mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai laporan Forum Peduli Pulau Pari hari ini di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

9 April 2018

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

Warga Pulau Pari langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri.

Baca Selengkapnya