TEMPO Interaktif, Jakarta:Haryanto Taslam, anggota DPR/MPR Fraksi PDI Perjungan, mengakui Sophan Sopian termasuk getol mendorong dibentuknya Pansus Buloggate II untuk menghusut keterlibatan Ketua DPR Akbar Tanjung. Ia juga menduga keputusan Sophan mundur sebagai anggota parlemen diantaranya karena kecewa PDIP tidak tegas dan konsisten memotori terbentuknya Pansus. “Dari pada bertentangan dengan teman sendiri, lebih baik mundur. Tapi mungkin ada banyak masalah lain yang melatarbelakangi keputusan itu," ujar mantan Sekjen DPP PDI pro-Mega ini kepada Tempo News Room, Sabtu (26/1) malam. Ia mengakui suara barisan Fraksi PDIP terbelah, ada kelompok mendukung Pansus Buloggate II, sedang sebagian lain menolak. Taslam menyatakan pimpinan PDIP belum menentukan sikap menanggapi pro-kontra tersebut. "Masih dalam proses," ujarnya. Ia melihat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri masih berpegang pada garis partai. "Sesuai garis partai, yaitu konsisten mengikuti proses hukum. Hukum harus didahulukan," kata dia. Ia sendiri berpendapat, mekanisme hukum tidak akan maksimal tanpa diimbangi proses politik. Di sinilah arti penting pembentukan Pansus Buloggate II untuk mengusut skandal korupsi Rp 40 miliar itu. “Lagipula tidak ada salahnya langkah politik dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat," tandas dia. Ia berharap Megawati mendengar aspirasi rakyat yang mendukung dibentuknya Pansus buloggate II. Pasanya, selama ini rakyat kerap merasa kecewa dengan hasil proses hukum. "Ibu Mega harus menghargai aspirasi itu," tegasnya. (Suseno)