TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Meski pasien di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan positif terkena flu babi, ternyata anggaran preventif penyebaran flu babi tidak diusulkan oleh Dinas Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Perubahan 2009. Dewan pun mendesak agar anggaran pencegahan flu babi ini dibuat dalam Rencana Kegiatan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Mengapa Dinas Kesehatan tidak mengusulkan anggaran flu babi, padahal DIY sudah terkena virus ini,” kata anggota Panitia Anggaran Esti Wijayanti dalam rapat kerja Pantia Anggaran (Panggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD DIY, Jumat, (7/8). Selain menanyakan alasan absennya perencanaan anggaran flu babi dalam APBD Perubahan, Esti juga minta Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta menghitung kebutuhan anggaran selama sisa anggaran, dan peruntukan kebutuhan anggaran pencegahan flu babi.

Senada dengan Esti, Ketua Fraksi Persatuan Bintang Demokrat dan Peduli Bangsa (FPBD dan PB) Sunardi minta agar Dinas Kesehatan lebih baik melakukan pencegahan ketimbang jumlah penderitanya kian bertambah di Yogyakarta. “Jangan sampai menunggu penderitanya bertambah banyak,” kata Sunardi.

Atas pertanyaan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta, Bondan Agus Suryanto mengakui bahwa dinasnya belum mengusulkan anggaran itu dalam APBD Perubahan 2009. Alasan dinasnya tak memasukkan anggaran pada APBD Perubahan ini lantaran pemerintah pusat yang akan membiayai pencegahan virus flu babi. “Flu babi dijanjikan akan dibiayai pemerintah pusat, tetapi alokasi anggarannya belum jelas,” kata Bondan. Sementara sambil menunggu anggaran dari pusat, Dinas Kesehatan merasa cukup menggunakan dari dana tak terduga yang dimiliki Yogyakarta.

Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota telah menghitung rencana anggaran untuk tindakan preventif penyebaran virus flu babi. “Besarnya Rp 13,8 miliar untuk seluruh DIY yang dibebankan kabupaten/Kota dan Provinsi DIY,” kata Bondan. Dana itu rencananya untuk menyiapkan rumah sakit lini kedua bila pasien di Yogyakarta bertambah banyak. Sejauh ini, rumah sakit lini pertama yang diperuntukkan untuk pasien adalah RS Sardjito dan RS Panembahan Senopati.

Penggunaan anggaran itu rencananya untuk membiayai ruang isolasi, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, dan menyiapkan anggaran rumah sakit lini kedua.

Namun atas penjelasan Bondan ini, Sukamto, anggota Panitia Anggaran lainnya, protes anggaran pencegahan flu babi hanya dimasukkan dalam anggaran tak terduga di Yogya, bukan masuk dalam APBD Perubahan 2009.“Jangan masuk anggaran tak terduga, toh kalau dana itu tidak dipakai, bisa dikembalikan lagi uangnya,” kata Sukamto. Karena itu, Sukamto ngotot agar Dinas Kesehatan membuat usulan dalam RKA TAPD dan menjadi catatan panggaran. “Lebih baik, anggaran Dinas Kesehatan dipending saja, dan membuat usulan RKA,” kata Sunardi menimpali.

Atas desakan ini, Bambang Wisnu Handoyo, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menyetujui usulan dewan ini. Sementara Bondan Agus berjanji akan mengusulkan anggaran dan akan menyerahkannya dalam rapat kerja berikutnya.

BERNADA RURIT