TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh menegaskan, keberadaan Kodam Iskandar Muda di Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam tidak melulu terkait dengan masalah keamanan. Ada segi historis yang melatarbelakangi keinginan pembentukannya kembali. Hal itu diungkapkan Abdullah kepada pers seusai menghadap Presiden Megawati Sukarnoputri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/1). Puteh mengungkapkan, keberadaan Kodam dengan menggunakan nama Iskandar Muda merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Aceh. Kebanggaan ini seperti yang terjadi pada Kodam Diponegoro di Jawa Tengah atau Kodam Brawijaya di Jawa Timur. Bahkan lebih dari itu, Gubernur menyebutkan bahwa pembentukan tersebut ibarat mengembalikan “harta yang hilang” dari masyarakat Aceh. Ia menceritakan, seiring perjalanan sejarah, harta tanah rencong itu hilang satu persatu, seperti pelabuhan bebas (freeport) Sabang, kereta api, dan Kodam Iskandar Muda. “Karena itu pembentukan adalah suatu strategi untuk mengembalikan harta yang hilang itu kepada masyarakat Aceh,” imbuhnya. Sesuai laporannya pada Presiden, Abdullah mengakui bahwa situasi terakhir di Aceh menunjukkan perkembangan yang makin kondusif. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri, terkadang masih terjadi gangguan keamanan yang sangat meresahkan masyarakat. Contohnya, pembakaran rumah, sekolah-sekolah, hingga perubuhan menara PLN yang terjadi akhir-akhir ini.. Keberadaan Kodam diharapkan dapat membuat TNI lebih efektif menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi rakyat. Ia menekankan, Kodam adalah institusi yang dimiliki oleh semua negara, sama halnya seperti memiliki kantor-kantor wilayah. Selama ini, TNI menghadapi kesulitan menjalankan tugas dalam rentang kendali yang dimilikinya. Selain karena provinsi tersebut sangat jauh untuk dijangkau pusat, wilayah yang harus diawasi juga sangat luas. Bila Kodam dibentuk kembali, akan ada pola pengawasan yang lebih efektif. Saat disinggung mengenai kekhawatiran pembentukan Kodam itu bukan merupakan keputusan yang populer, Abdullah menjawab, masalah itu masih merupakan wacana. “Dan tentunya wacana itu akan tersosialisasikan dengan baik,” kata dia. Akan tetapi, hal terpenting adalah terus berupaya untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Gubernur mengungkapkan pula keinginan pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh jajaran eksekutif dalam menciptakan keamanan. Untuk itu, pihaknya telah merumuskan suatu rancangan keamanan. Hal ini dilakukan, mengingat pertahanan dan keamanan sebenarnya merupakan dua sub sektor yang tidak terpisahkan. (Dara Meutia Uning)