TEMPO Interaktif, Jakarta - Mekanisme pengalihan hutang untuk konservasi alam (debt-for-nature) potensial untuk hutan Indonesia. "Semuanya manageable dan bisa menjadi alternatif pendanaan pengelolaan lingkungan," kata Asisten Deputi Urusan Insentif dan Pendanaan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup Laksmi Dewanti ketika dihubungi Rabu (2/7)
Akhir Juni lalu, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangai kesepakatan pengalihan hutang untuk konservasi alam. Kesapakatan ini dibawah UU Konservasi Hutan Tropis (TFCA).
Nantinya selama delapan tahun sejak kesepakatan, hutang Indonesia akan berkurang sebesar hampir 30 juta dollar, asal jumlah tersebut dialokasikan untuk mengembalikan hutan tropis di Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat, Cameron R. Hume menyatakan Dana yang berasal dari program utang untuk alam (debt-for-nature program) akan membantu Indonesia melindungi habitat hutan yang terancam di Sumatra. "Ini bukan yang kedua kalinya setelah kesepakatan yang sama dengan Jerman," urai Laksmi.
Departemen Keuangan, lanjutnya,sejak 5 tahun lalu telah melihat potensi pengalihan hutang untuk alam ini sebagai mekanisme pengurangan hutang. "Costarica adalah bukti nyatanya," ia mencontohkan. Di Costarica, pemerintahanya sudah menggunakan hutan sebagai pengalihan hutang.
Indonesia merupakan negara ke 15 yang menandatangi Pakta UU Perlindungan Hutan Tropis, setelah Bangladesh, Belize, Botswana, Colombia,Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panama (dua kesepakatan), Paraguay, Peru (dua kesepakatan) dan Filipina.
Mekanisme ini, ia menambahkan, mudah terukur dan dampaknya bagus bagi perekonomian dan lingkungan. Laksmi mencontohkan pada pengalihan hutang dengan Jerman, kementrian bertanggung jawab mengenai pemberdayaan masyarakat dengan kredit mikro. Kementrian membuat proyek biogas yang bisa terukur serapan buangannya. Diakuinya salah satu syarat program yang didanai pengalihan hutang adalah harus bisa terukur. Selain itu perlu keterlibatan lembaga swadaya masyarakat.
Kesepakatan dengan Amerika Serikat ini nantinya membentuk dewan lokal yang mengawasi pendanaan. Dewan ini terdiri dari perwakilan pemerintah Amerika, negara debitur, dan perwakilan lembaga swadaya yang disetukui kedua pemerintahan.
DIANING SARI
