Indonesia Akan Tegas Jika Malaysia Terus Provokasi
Reporter
Editor
Sabtu, 6 Juni 2009 22:04 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah menyatakan akan bertindak lebih tegas atas pelanggaran wilayah kedaulatan Republik Indonesia oleh Malaysia yang terjadi di perairan Ambalat. Upaya perundingan meLalui negosiasi dan diplomasi tetap akan diutamakan tetapi pemerintah dipastikan akan mengambil sikap lebih tegas jika provokasi Malaysia di Ambalat terus berlanjut.
"Kalau terus menggangu, Bapak Presiden menegaskan kalau sudah menyangkut kedaulatan adalah harga mati dan kita akan mengambil mekanisme lain yang lebih tegas," kata Ketua Komisi Pertahanan DPR Theo L Sambuaga usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Sabtu (06/06).
Senin malam, Tim dari komisi pertahanan akan berangkat ke Malaysia untuk bertemu dengan pimpinan parlemen dan komisi terkait di negeri jiran itu. "Intinya kita ingin meyakinkan melalui parlemen supaya bersama-sama menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia," katanya.
Selain itu, Tim itu juga meminta agar pihak militer Malaysia tidak terus-menerus melakukan provokasi di perairan Ambalat. Provokasi, kata dia, jelas memperburuk hubungan baik kedua negara bertetanga itu.
Dalam pembicaraan yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam itu, Presiden menegaskan, soal kedaulatan adalah harga mati dan pemerintah serius dalam hal ini. Sementara menurut Theo, perairan ambalat jelas merupakan wilayah kedaulatan RI dan Malaysia yang mengklaim wilayah tersebut.
Pembicaraan tersebut juga membahas upaya pemberdayaan dan meningkatkan hubungan bilateral dan multirateral. Hal lain, pemerintah juga menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan alokasi anggaran alutsista dan mengembangkan industri strategis di dalam negeri.
Sementara itu, Menteri Kordinator Politik dan keamanan Widodo A.S menyatakan meskipun upaya perundingan terus berlanjut tetapi langkah-langkah untuk melakukan efektif control melalui gelar kekuatan terus dilakukan. "Pemerintah Indonesia berkaitan dengan kedaulatan sangat tegas," katanya.
Menurutnya, seluruh proses akan terus diefektifkan untuk mencapai kesepakatan dan diharapkan selama proses itu berlangsung semua pihak menjaga diri untuk tidak melakukan provokasi dilapangan.
Sekitar tiga bulan terakhir ini tidak ada lagi pelanggaran batas wilayah perairan Indonesia oleh kapal asing. "Sudah tidak ada pelanggaran perbatasan," ungkap Harapap.
