TEMPO Interaktif, Makassar:Sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan mendukung pemberlakuan syariat Islam di provinsi ini. Hasil jajak pendapat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipaparkan di DPRD setempat, Senin (27/1) siang mengungkapkan 91 persen responden mendukung penegakan syariat Islam. Sekretaris Jenderal Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) Sulawesi Selatan, Azwar Hasan, menyatakan hasil jajak tersebut sudah legitimate dari segi politik untuk memberlakukan otonomi khusus di daerah itu. Alasannya, responden yang dipilih dalam jajak pendapat itu mewakili tokoh-tokoh agama dan kelompok masyarakat Sulawesi Selatan dari berbagai latar belakang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk tim jajak pendapat untuk menanggapi aspirasi masyarakat untuk menegakkan syariat Islam di provinsi itu. Sebagian pendukung syariat Islam itu mendirikan Komite Penegakan Syariat Islam, sementara beberapa kabupaten seperti Gowa sudah mulai menegakkan syariat Islam di kalangan pegawai pemerintah daerah. Tim jajak pendapat itu melakukan wawancara secara mendalam dan berulang dengan sekitar 280 responden dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Para responden terdiri dari semua bupati/wali kota dan anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten di Sulawesi Selatan, tokoh masyarakat, serta tokoh agama, baik Islam maupun non-Islam. Ketua Tim Jajak Pendapat, Muh. Ruslan, mengemukakan pemahaman tentang syariat Islam masih bervariasi dan diperlukan keseragaman konsep. Meskipun begitu, kata dia, masyarakat memberikan respons positif terhadap pemberlakukan syariat Islam bagi pemeluknya di Sulawesi Selatan. "Umumnya masyarakat menghendaki penerapan sistem ekonomi yang Islami yakni tetap mengacu pada hukum permintaan dan penawaran dengan mempertimbangkan nilai halal dan haram menurut ajaran Islam." Ruslan menjelaskan, hasil jajak pendapat menunjukkan pandangan umat nonmuslim terhadap wacana pemberlakukan syariat Islam masih bervariasi. Ada yang berpendapat tidak ada masalah, ada yang memahami, dan ada pula yang bersikap ragu-ragu, bahkan tidak setuju diberlakukan secara formal. Tapi, kebanyakan berpandangan perlu toleransi dan koordinasi. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Eddy Baramuli, mengatakan hasil jajak pendapat yang dilakukan pemerintah provinsi itu memang menunjukkan masyarakat setuju dengan pemberlakuan syariat Islam. Selanjutnya, kata dia, hasil penelitian itu akan segera dibahas di DPRD Sulawesi Selatan. Untuk itu, Eddy minta tim peneliti dan Komite Penegakan Syariat Isalam Sulawesi Selatan membuat konsep yang diinginkan, kemudian melakukan sosialisasi. "Hasil finalnya nanti di DPRD," kata dia. (Muannas-Tempo News Room)