TEMPO Interaktif, Jeju Island: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan akan mempertahankan setiap jengkal wilayah Indonesia dari ancaman pihak manapun. Menurutnya, persoalan kedaulatan wilayah Republik Indonesia adalah harga mati.
Setiap jengkal wilayah laut pun, kalau itu wilayah indonesia, harus kita pertahankan. Tidak akan ada kompromi, toleransi, karena itu harga mati," kata Yudhoyono dalam keterangan pers dengan wartawan sebelum bertolak ke Jakarta di The Shilla Hotel, Jeju, Selasa (02/06).
Yudhoyono menyatakan hal tersebut menanggapi pertanyaan terkait sengketa perbatasan di Blok Ambalat dengan Malaysia yang menghangat baru-baru ini.
Presiden Yudhoyono menambahkan cara menyelesaikan sengketa perbatasan tidak harus dengan mengobarkan peperangan. Menurutnya, sebagai negara tetangga dan sesama negara Asean penyelesaian melalui jalan damai dan negosiasi akan diutamakan.
"Jadi jangan bertorika hanya supaya dianggap pemimpin yang berani terus mengobarkan perang di mana-mana. Kita utamakan cara lain yang lebih bermartabat dan tidak mendatangkan masalah bagi negara yang sedang membangun," katanya.
Menurutnya, Indonesia saat ini memfokuskan kebijakanya untuk membangun sehingga APBN-nya lebih banyak diarahkan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk urusan perang.
Yudhoyono menyatakan dirinya sudah bertemu dengan pemimpin Malaysia untuk memdorong segera secara intensif perundingan mengenai batas wilayah dengan Malaysia, terutama yang berkaitan dengan wilayah disekitar Ambalat. "Jadi saya tegaskan sekali lagi kapada seluruh rakyat bahwa posisi kita jelas, yang diklaim itu adalah wilayah indonesia dan kita tidak bisa menerima," katanya.
Menurutnya, sejak dua tahun lalu, Ia sudah menginstruksikan TNI untuk melakukan operasi pengamanan wilayah dan pengawasan di seluruh wilayah RI. Kemarin, Presiden sudah berbicara dengan Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI agar mereka tetap menjalankan tugas sebagaimana yang sudah diinstruksikan sebelumnya. "Awasi dan amankan wilayah itu," katanya. Ditambahkanya, Menteri Luar Negeri juga sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Malaysia.
Sekitar tiga bulan terakhir ini tidak ada lagi pelanggaran batas wilayah perairan Indonesia oleh kapal asing. "Sudah tidak ada pelanggaran perbatasan," ungkap Harapap.
