TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Ray Rangkuti mengungkapkan usulan calon presiden dari militer aktif terlalu mengada-ada. Menurutnya, semangat awal pemilu di mana saja adalah menempatkan presiden sipil dan menegakkan peran sipil di atas peran militer. Tidak boleh ada militer aktif dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, katanya kepada wartawan usai acara talk show Reformasi: Sebuah Jalan Panjang' di Jakarta, Sabtu (17/5) siang. Menurut Ray, usulan tersebut bertentangan dengan undang-undang pemilu yang menyebut anggota DPR dan DPRD tidak boleh berasal dari militer. Kalau anggota Dewan tidak boleh dari militer, maka presidennya juga tidak boleh dari militer yang aktif. Terkecuali, presiden yang bersangkutan berasal dari militer yang sudah tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, minimal lima tahun, katanya. Ray melihat substansi Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden terlupakan oleh kepentingan tawar menawar politik dari partai politik. Akibat jual beli politik, substansi undang-undangnya menjadi bagian dari bargaining partai politik. Alhasil, yang muncul sekarang justru perdebatan pada hal yang tidak substansial, seperti apakah calon presiden itu harus S1 atau SLTA. Persoalan ini menurut saya tidak substansial. Dijelaskan, yang substansisal yaitu TNI aktif boleh dipilih atau tidak dalam pemilu. Selain itu, apakah rakyat diberi kesempatan yang luas untuk terlibat penuh di dalam menentukan calon presiden mereka atau tidak. Karena itu ketentuan 20 persen partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presidennya di kursi legislatif tidak relefan. Soal lain yang substantif adalah debat kandidat presiden, audit partai politik, ketentuan kampanye yang tidak lagi arak-arakkan, dan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin dicalonkan dari figur yang sudah terancam pidana minimal lima tahun. (Putri AlfariniTempo News Room)