TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat Paripurna DPR RI Senin (27/1) siang mengesahkan 10 rancangan undang undang pemekaran wilayah yang mencakup 23 kabupaten baru dan dua kota di sepuluh provinsi. Dengan pengesahan ini, jumlah kabupaten di Indonesia menjadi 324 kabupaten dan 86 kota. Dengan pemekaran wilayah ini, tentang kendali manajemen pemerintahan semakin efektif sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin baik, kata Hari Sabarno, Menteri Dalam Negeri, dalam sambutan tertulisnya dalam rapat di gedung Nusantara V, Kompleks DPR/MPR. Secara umum, fraksi-fraksi di DPR menilai positif pemekaran itu agar bisa semakin mengingkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kata Ketua Komisi Hukum, Teras Narang dalam laporannya kepada rapat paripurna, ada beberapa hal krusial yang menyangkut pemekaran wilayah ini. Pertama, pengisian keanggotaan DPRD tingkat II di wilayah pemekaran akan dibentuk melalui pemilu 2004. Hal ini mengingat sempitnya waktu yang tersisa untuk melakukan pemilihan. Selain itu, pengangkatan pejabat bupati atau wali kota untuk wilayah hasil pemekaran diberlakukan untuk masa jabatan satu tahun. Sedangkan anggaran biaya kegiatan operasional sehari-hari berasal dari pemerintahan provinsi hingga ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno berlangsung cukup meriah karena hadirnya sekitar 1.000 orang anggota masyarakat yang berasal dari beberpa wilayah hasil pemekaran, seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Fakfak. Mereka memenuhi seluruh kursi balkon hingga sekeliling gedung Nusantara V, tempat rapat berlangsung. Sarmin, warga dari Kabupaten Bangka Tengah, dia datang ke gedung dewan bersama dengan sekitar 500 orang rekannya. Untuk memberikan support, kata dia sambil tersenyum. Kedatangan guru sekolah dasar ini dan rekan-rekannya dibiayai pejabat dan pengusaha di daerahnya. Ia juga mengaku mendapat uang jalan Rp 1 juta. (Budi Riza-Tempo News Room)