TEMPO Interaktif, Sumedang: Wakil Ketua DPR AM Fatwa mendesak Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno untuk memberhentikan sementara Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Sutrisno. "Ini sebagai upaya pencegahan dirinya melakukan konsolidasi yang bisa berakibat pada penghilangan jejak atau bukti-bukti,” jelas Fatwa kepada pers di Hotel Preanger Bandung, Sabtu (20/09). Menurut Fatwa, ini adalah hukuman yang wajar bagi Sutrisno. “Karena (Sutrisno) pimpinan,” ujarnya. Pria yang sempat menjadi tahanan politik ini mencontohkan kasus tewasnya polisi yang sedang menjalani latihan. “Polri langsung memberi sanksi kepada pimpinannya,” tambahnya. Fatwa mengatakan kasus tewasnya madya praja Wahyu Hidayat juga bisa mempengaruhi sikap Panitia Anggaran di DPR RI terhadap biaya yang selama ini dikeluarkan bagi STPDN. “Itu bisa saja terjadi,” kata dia. Tak lama setelah wawancara dengan wartawan di Hotel Preanger, Fatwa langsung meluncur ke kampus STPDN di Jatinangor Sumedang. Di sana, Fatwa ditemani anggota komisi VIII DPR RI, Cecep Rukmana. Disana Fatwa menemui praja STPDN, dan Ketua III STPDN Baharudin Jalil. Fatwa tidak berhasil menemui Sutrisno lantaran ketua STPDN ini sedang weekend dengan keluarganya. Setelah berdialog dan melihat kondisi kehidupan kampus STPDN, menurut Fatwa, STPDN terlalu menggunakan sistem sentralistik. “Bukan militerisme,” katanya. Ia juga mengkritik seragam berpangkat ala militer yang dikenakan praja. “Menimbulkan arogansi. Lalu kalau sudah jadi camat, kan tidak setiap hari pakai seragam berpangkat. Itu akan membuat mereka dijauhi oleh rakyat,” jelas Fatwa. Sementara, anggota Komisi VIII DPR RI Cecep Rukmana menanyakan kondisi demokratisasi kampus. “Apakah aspirasi kalian tersalurkan?,” tanya Cecep. Mendengarnya, praja memberikan jawaban bahwa selama ini aspirasi dan sikap kritis praja sudah tersalurkan. “Tentang militerisme, menurut saya, disini hanya mengambil disiplinnya. Seperti pulang shalat baris, lalu bangun pagi harus tepat waktu,” jawab Ketua Rohan islam (Rohis) STPDN, nindia praja Sumardi. Bobby Gunawan - Tempo News Room