Pertemuan Prabowo - Cak Imin Dinilai Sebagai Respon atas KIB dan Rakernas NasDem

Reporter

Antara

Editor

Febriyan

Minggu, 19 Juni 2022 14:45 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai melakukan pertemuan di Kertanegara, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Gerindra dan PKB bersepakat bekerja sama menyiapkan Pileg, Pilpres dan Pilkada di Pemilu 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar pada Sabtu kemarin, 18 Juni 2022, dinilai sebagai respon terhadap pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan hasil Rakernas NasDem. Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro meyakini pertemuan keduanya menunjukkan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang membangun kerja sama menuju koalisi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Karena siapa pun tidak mau sendirian ditinggalkan," kata Siti ketika dihubungi Antara, Ahad, 19 Juni 2022.

Koalisi Indonesia Bersatu dibentuk oleh Partai Golkar, PPP dan PAN. Koalisi ini, menurut Siti, berpeluang mengusung kader dari ketiga partai tersebut untuk maju pada Pilpres 2024. Karena itu, peluang Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar untuk masuk menjadi calon presiden dari koalisi ini dianggap kecil.

"Golkar tampak lebih getol akan mengusung kadernya dibandingkan dua partai lainnya. Hal itu diperkuat dari hasil keputusan Musyawarah Nasional Golkar (yang mengamanatkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres)," kata dia.

Pada Jumat kemarin, Rakernas Nasdem juga telah mengumumkan tiga nama bakal calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Ketiga nama itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Advertising
Advertising

Dengan tidak adanya nama Prabowo dan Muhaimin, potensi koalisi antara Gerindra dan PKB dengan NasDem juga sangat kecil.

Menurut Siti, perkembangan politik terbaru dengan munculnya KIB dan hasil Rakernas Nasdem akan mendapatkan respon dari semua partai politik dalam waktu dekat, hanya Gerindra dan PKB. Hal itu tak lepas dari ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 25 persen perolehan suara dalam Pemilu 2019 atau 20 persen kursi DPR RI. Persyaratan itu tertuang dalam Undang-Undang Pemilu.

"Semua partai akan merespons apa yang sudah dilakukan KIB termasuk merespons yang sudah dilakukan NasDem dengan mendeklarasikan tiga calon yang akan diusung pada Pilpres 2024," ujar Siti.

KIB hingga saat ini belum menentukan siapa calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Mereka sempat diisukan akan mengusung Ganjar Pranowo setelah kehadiran kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) dan sejumlah menteri kepercayaan Presiden Jokowi dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) beberapa waktu lalu.

Jokowi sendiri sempat memberikan sinyal akan memberikan dukungan kepada Ganjar ketika hadir dalam acara Rakernas Projo di Magelang, Jawa Tengah, akhir Mei lalu.

Meski belum menentikan calonnya, KIB dipastikan telah memiliki tiket untuk mengusung calon presiden pada Pilpres 2024. Pasalnya, total perolehan kursi di DPR dari Golkar, PPP dan PAN sudah melebihi 20 persen.

Sementara NasDem meskipun telah mengumumkan tiga calon presiden belum memenuhi syarat presidential threshold. Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, menyatakan mereka akan mulai membangun komunikasi politik dengan partai lainnya untuk mengusung satu dari tiga nama tersebut.

Gerindra dan PKB sendiri hingga saat ini terus menyuarakan agar pimpinan mereka, Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar, menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Secara matematis, kedua partai bisa memenuhi presidential threshold jika membangun koalisi.

Baca:Laskar Ganjar-Puan Prediksi PDIP Sulit Berkoalisi dengan NasDem

Berita terkait

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

2 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

3 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

6 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

11 jam lalu

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

Andika Perkasa masuk dalam enam nama potensial bakal calon Gubernur Jakarta yang berencana diusung PDIP.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

20 jam lalu

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

Langkah politik dr. Susanti Dewayani SpA semakin terlihat mantap dengan pendaftarannya ke DPC Partai Gerindra

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

21 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

21 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya