TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah 200 warga Kabupaten Riau melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah dan DPR merealisasikan rancangan undang-undang mengenai pembentukan propinsi Kepulauan Riau. Aksi itu berlangsung di depan Istana Presiden Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (23/1) ini. Aksi serupa akan dilakukan di DPR, Kamis (24/1). Massa yang terdiri dari masyarakat Kepulauan Natuna dan Tanjung Pinang situ tiba pukul 10.00 WIB dengan menggunakan bus. Sebagian mengenakan seragam rompi biru dan hitam serta berikat kepala. Massa yang menggunakan rompi biru adalah perwakilan dari badan pekerja pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KRI) dan berseragam hitam sebagai satgasnya. Barisan massa ini lantas membentuk barisan melingkar dengan pagar betis berupa spanduk. Isi spanduk antara lain, “Mendesak pengesahan RUU menjadi UU Kepulauan Riau”, “Riau Merdeka, Propinsi KPRI Yes”, “Komite Wilayah Benteng Muda Indonesia Mendukung Propinsi Riau”. Ferry Pujianto, salah seorang pengunjuk rasa, kepada Tempo News Room mengatakan, mereka menghendaki pemerintah dan DPR segera merealisasikan UU Propinsi Kepulauan Riau yang sedang digodok di DPR. Rencananya UU itu bisa disahkan DPR dalam dua hari ini. UU tersebut akan mengembalikan sejarah Kepulauan Riau yang memang pantas menjadi satu provinsi tersendiri. “Tanjung Pinang sejak dulu sebenarnya sudah menjadi ibukota Riau,” ujar dia. Masyarakat Kepulauan Riau sendiri, menurut Ferry, sudah siap untuk berdiri di bawah pemerintahan propinsi. Sumber daya alamnya cukup memadai untuk menutup perekonomian dan pembangunan di wilayahnya. Seperti misalnya, aset pariwisata di Tanjung Pinang, gas alam di Natuna, dan industri di Batam. “Itu cukup menjadi modal dalam era otonomi daerah sekarang ini,” katanya. Selama ini, kata Ferry, status Kepulauan Riau sebagai Kabupaten kurang menguntungkan pembangunan di sana. Masyarakat Kepulauan Riau ingin mengelola sendiri SDM yang ada dengan aturan pembagian hasil yang diberlakukan pemerintah. Hingga pukul 11.50 WIB, massa masih melangsungkan aksi dan orasinya di depan istana. Aparat keamanan dari Polres Metro Jakarta Pusat dibantu Polda Metro Jaya sejumlah satu SSK masih tampak mengawal mereka. Arus lalu lintas selama berlangsungnya aksi berjalan lancar. (E Karel Dewanto/Martua Manulang – Tempo News Room)