TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah pusat memberi otoritas kepada pemerintah daerah Nangroe Aceh Darusalam untuk menjadi fasilitator dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mendagri Hari Sabarno, seusai rakor di Kantor Menko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (22/1), mengatakan, “Artinya kalau ada pihak-pihak GAM yang ingin dialog, Pemda ini yang menjembatani dialog lokal.” Mendagri menjelaskan upaya itu dilakukan agar GAM lebih dapat memahami substansi mendasar yang diperlukan untuk rehabilitasi Aceh. Bentuknya, lanjut dia, bisa dilakukan melalui forum silaturahmi, pengajian, atau lainnya yang sesuai dengan tata cara daerah setempat. Memang, diakui Mendagri, ada forum dialog yang belum dicabut di Jenewa Swiss melalui fasilitator Henry Dunant Centre. Wadahnya tidak formal mengatasnamakan negara tetapi hanya sebagai fasilitator saja. Namun, mendagri tidak menginginkan dialog di dalam negeri perlu fasilitator dari luar negeri. Selama ini, kata dia, ada kesan GAM berupaya menyembunyikan diri di belakang fasilitator dari luar negeri. Padahal, dia mengharapkan kelompok GAM yang bisa mengakses dengan pemda, menjadi wakil dalam dialog. Dia meyakini dialog dapat dilakukan karena GAM memiliki kelompok moderat, radikal dan garis keras. Sementara itu, Kapolri Jend Pol. Da’i Bachtiar mengatakan, kondisi Aceh masih berlangsung pembunuhan, penembakan, dan penyerangan sporadis dari gerakan separatis. Aparatnya telah berhasil menyita 12 senjata organik jenis GLN, AK-47, SS1, M-16, dan senjata genggam lain. Sinyalemen masih terjadinya gerakan seporadis ditengarainya untuk menakut-nakuti masyarakat. Oleh karena itu, aparat TNI polri terus berupaya melindungi masyarakat yang rentan menjadi korban.(Eduardus Karel Dewanto-Tempo News Room)