TEMPO Interaktif, Jakarta:Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen CPM Sulaiman AB mengungkapkan pelanggaran anggota TNI selama 2002 mengalami lonjakan dibandingkan tahun sebelumnya. Pelangaran paling menonjol berupa disersi yang jumlahnya mencapai 400 anggota. Kenaikannya 30-40 persen dibanding tahun 2001, kata Sulaiman kepada wartawan usai Upacara Gelar Operasi Polisi Militer Citra Sakti di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (2/1). Komandan pasukan baret biru ini mengungkapkan jumlah 400 orang yang melakukan disersi berasal dari hasil kumulatif beberapa tahun terakhir. Mereka hingga saat ini belum berhasil ditangkap dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mengenai penyebab anggota TNI disersi, Sulaiman mengungkapkan karena tiga hal. Pertama keadaan ekonomi prajurit yang pas-pasan karena gajinya kecil. Penyebab kedua karena adanya wanita idaman lain. Dia mengungkapkan prajurit yang terlibat masalah perempuan dan tidak mampu menyelesaikan kehidupan rumah tangganya, dan memilih kabur. Penyebab ketiga karena suasana dalam satuan yang tidak menyenangkan. Dia menceritakan masalah ini terjadi karena ada hak dari prajurit yang tidak diberikan oleh komandan. Misalnya prajurit minta hak cuti, tetapi tidak dipenuhi komandannya dengan alasan kesibukan tugas. Padahal hak cuti 12 hari tetapi yang diberi cuma 3 hari, jelas Sulaiman. Pelanggaran lain dari TNI selain disersi, kata Sulaiman adalah perkelahian antar anggota TNI, anggota TNI dengan Polri dan juga perkelahian anggota TNI dengan anggota masyarakat. Penyalahgunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak juga salah satu pelanggaran lain. Untuk penyalahgunaan amunisi, kata Sulaiman, dilakukan prajurit dengan cara mencurinya. Senjata dan amunisi kemudian digunakan untuk menembak atau merampok. Gelar operasi tahun yang dilakukan tahun 2003 ini, kata Sulaiman, diharapkan bisa menurunkan pelanggaran dan meningkatkan disiplin anggota TNI. Gelar operasi dilakukan di seluruh Indonesia dalam empat tahap sasaran operasi di waktu yang bersamaan. Tahap pertama pada 1 Januari hingga 31 Maret, kedua 1 April-30 Juni, ketiga 1 Juli hingga 30 September, dan tahap terakhir 1 Oktober hingga 31 Desember 2003. Panglima TNI yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengharapkan dengan operasi kepolisian militer yang memiliki sasaran menegakkan hukum disiplin anggota dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat luas. Saya berharap melalui operasi ini dapat memberikan gambaran pada masyarakat bahwa prajurit TNI tidak kebal hukum dan memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, Panglima TNI memberikan pengarahannya di tengah terik panas matahari. Dalam upaya penegakan hukum itu pula Panglima TNI menyoroti penindakan terhadap pelanggaran harus dipegang teguh dan diterapkan dengan didasari sikap konsisten. Oleh karenanya, kata panglima, tindakan tegas dari para atasan hukum atau Komandan Satuan Tugas harus diterapkan terhadap oknum anggota yang melakukan pelanggaran. (Bernarda Rurit Tempo News Room)