Walhi Minta Hentikan Pembabatan Hutan Kalimantan Timur

Reporter

Editor

Jumat, 5 Desember 2008 07:55 WIB

TEMPO Interaktif, Balikpapan: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur meminta penghentian penebangan kayu serta pengurusan perizinan baru. Pembabatan hutan serta ilegal logging telah berada pada situasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

"Kami minta moratorium (jeda tebang) hutan Kalimantan Timur," kata Direktur Walhi Kalimantan Timur, Izal Wardhana, Jumat (5/12).

Menurut Izal, akibat pembabatan hutan telah mengakibatkan bencana banjir dan longsor di sejumlah kota/kabupaten di Kalimantan Timur. Bencana banjir akibat luapan Sungai Mahakam yang merendam ribuan rumah di Samarinda, katanya disebabkan kerusakan lingkungan hutan.

Izal mengatakan, moratorium merupakan cara yang paling jitu untuk berhenti sejenak dari aktivitas penebangan dan alih fungsi hutan. Waktu yang ada, menurutnya kemudian dipergunakan untuk mencari penyelesaian masalah yang bersifat jangka panjang dan permanen.

"Dengan diterapkannya moratorium, hutan yang telah mengalami kerusakan akibat cara pemanfaatan yang keliru akan melakukan regenerasi secara alami," ujarnya.

Kendati tidak bisa mengembalikan seperti kondisi awal, Izal mengatakan, moratorium bisa meregenerasi lahan hutan yang gundul dan terbentuk ekosistem baru. Nantinya terjadi keseimbangan lingkungan untuk mencegah tanah longsor, banjir dan persoalan lingkungan lainnya.

Disamping itu, pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk mengevaluasi kembali perizinan bermasalah. Menurut Izal, ada banyak perijinan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan peruntukannya (tumpang tindih). Dia mencontohkan, ada kawasan budidaya kehutanan tapi dialih fungsikan menjadi kawasan non kehutanan.

"Akibatnya kawasan yang memiliki nilai penting menjadi rusak dan lagi-lagi pemerintah harus mengucurkan dana belanja daerah ataupun nasional," sesalnya.

Aktivitas semacam in, katanya sudah jadi proyek tahunan yang senantiasa dilakukan oleh pemerintah. Laju kerusakan hutan dan bencana lingkungan harus diselesaikan dengan kebijakan yang mempunyai implementasi jelas.

"Bagaimana memperlakukan hutan dengan ramah dan bijaksana guna keberlanjutan hutan yang lestari," ujarnya.

SG Wibisono

Berita terkait

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.

Baca Selengkapnya

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.

Baca Selengkapnya

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Baca Selengkapnya

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.

Baca Selengkapnya

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.

Baca Selengkapnya