TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum, Dalail, mengungkapkan bahwa Departemen Keuangan telah menyetujui anggaran logistik Pemilihan Anggota Legislatif menggunakan anggaran Pemilihan Presiden putaran kedua. Entah (surat itu) dari Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran, tapi yang jelas sudah disetujui, kata Dalail saat dihubungi, Kamis (4/12). Persetujuan ini, kata Dalail, harus diterima oleh lembaganya sebelum realokasi anggaran 2009.Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary, dalam rapat kerja dengan Komisi Pemerintahan DPR, Senin (1/12) lalu, menyatakan anggaran logistik untuk pemilihan anggota legislatif tak bisa menggunakan anggaran tahun ini. Pasalnya, proses pengadaan logistik belum sampai tahap penandatanganan kontrak, tapi anggaran sudah tidak bisa digunakan mulai pertengahan Desember. Hafiz mengatakan, anggaran pengadaan logistik pemilihan legislatif akan menggunakan anggaran pemilihan presiden putaran kedua.Menurut Dalail, anggaran tahun 2008 untuk logistik pemilihan seperti surat suara, segel, dan tinta di tingkat pusat memang tak bisa digunakan. Tapi untuk pengadaan seperti kendaraan dan sarana teknologi-informasi masih bisa menggunakan anggaran 2008. Sedangkan di tingkat pusat, pengadaan logistik seperti kotak suara masih bisa menggunakan anggaran 2008. Dari awal juga terjadi keterlambatan pencairan anggaran, katanya.Dalail membantah lembaganya memboroskan anggaran atau tak cermat menyusun perencanaan. Sejak awal, kata dia, sudah terjadi keterlambatan pencairan anggaran. Komisi Pemilihan, kata Dalail, akan merealokasi anggaran 2009 yang besarnya Rp 13,5 triliun. Realokasi ini disebabkan Komisi tak menganggarkan pengadaan logistik pemilihan legislatif pada 2009. Kami akan atur lagi supaya dananya cukup, katanya.Jika dana itu tak cukup, Dalail melanjutkan, mau tak mau Komisi Pemilihan meminta tambahan dana. Tambahan ini akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2009..Pramono