TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Nasional Perlindungan Anak mengusulkan agar usia pemilih pemula dalam pemilihan umum 2004 diturunkan dari 17 tahun menjadi 16 tahun. Secara informal, usulan ini sudah pernah dibicarakan komisi itu dengan Komisi VII DPR dan Pemerintah. Hal ini dibicarakan kembali perwakilan Komisi Nasional dengan Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (21/1). Wapres menyambut baik usulan itu dan telah dicatat untuk dibicarakan lebih lanjut, kata Ferry Johannes, wakil ketua komisi. Alasan penurunan batas usia ini, menurut Ferry, untuk menghindari terjadinya eksploitasi anak di bawah umur demi kepentingan politik. Selama ini, katanya, anak-anak di bawah umur kerap ikut turun ke jalan dalam kampanye partai-partai politik. Sementara itu Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang hal itu dan partai yang melanggar dikenakan penalti. Namun pihaknya, kata dia, tidak bisa melarang anak-anak itu turun ke jalan. Jadi karena mereka sudah terlanjur turun ke jalan, mengapa tidak dilegalisasi saja, tutur dia. Muhammad Joni, dari Komisi Advokasi dan Reformasi Hukum yang bernaung di bawah komisi itu merinci lebih lanjut bahwa usulan itu didasarkan pada lima hal. Pertama untuk memperluas demokratisasi dengan memberi kesempatan anak usia 16 tahun menggunakan hak pilihnya. Kedua, mengapresiasi sistem pemilihan presiden langsung yang akan diterapkan dalam Pemilu 2004. Ketiga, jumlah mereka yang tergolong anak (usia 16 sampai 16 tahun) sangat signifikan, setara dengan 40 kursi di Dewan. Keempat, banyak permasalahan anak yang bisa diangkat pada agenda politik yang lebih besar. Dan kelima, alasan normatif karena UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah melarang pemanfaatan anak-anak untuk kepentingan politik. Dijelaskan oleh Joni, bahwa usulan itu akan disampaikan dalam waktu dekat ini, terutama kepada Panitia Khusus DPR yang membahas mengenai RUU Pemilu. Namun apabila kesempatan itu tidak ada, mengingat target pembahasan oleh Pansus sudah mendekati final, maka pihaknya akan menyampaikan langsung dalam Sidang Paripurna DPR yang mengagendakan pengesahan RUU. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yusuf Muhammad yang dihubungi terpisah oleh Tempo News Room mengatakan pihaknya akan mengajak bicara para pakar dan psikolog untuk membicarakannya seandainya usulan itu disampaikan secara formal. Meski demikian, dia berpendapat bahwa usia 17 tahun adalah standar umum. Jadi baku di mana-mana dan itu simbol kedewasaan, kata dia. Dia juga memandang usulan itu tidak bijak apabila dilandasi alasan bahwa ada kecenderungan partai politik mengeksploitasi anak-anak. Itu, menurut dia, malah melegalisasi ambisi kelewat batas dari para politisi. Yang proporsional menurutnya, tetap usia 17 tahun. Tapi saya tidak tertutup dari usulan. Tapi kita akan dengar dulu pendapat ahli, kata dia. (Deddy Sinaga Tempo News Room)