YLKI: Cukai Rokok Bisa 57 Persen

Reporter

Editor

Sabtu, 8 November 2008 00:42 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kenaikan cukai rokok sesuai laju inflasi tahun depan yang diperkirakan sekitar 6-7 persen, dinilai Koordinator Penanggulangan Masalah Rokok Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi tidak akan efektif mengurangi jumlah perokok.

"Enggak bisa dengan angka segitu apabila rokok masih didukung pasar yang kuat," katanya ketika dihubungi Jumat (7/11). Menurut Tulus, sesuai Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sebenarnya kenaikan cukai bisa maksimal hingga 57 persen.

"Pemerintah masih punya ruang 20 persen dari cukai yang sekarang," ujarnya. Cukai rokok di Indonesia sendiri terendah sedunia dan hanya dikalahkan Kamboja.
Harga rokok yang murah dan terjangkaujuga membuat warga miskin dan anak sekolah masih bisa membeli rokok.

Dengan menaikkan cukai rokok, menurutnya, pemerintah bisa memperoleh pendapatan dan juga pencegahan agar rokok hanya dibeli orang yang mampu secara finansial. "Dengan kenaikan cukai rokok saja, seharusnya bisa mencegah menaikkan BBM (Bahan Bakar Minyak)," ucap dia.

Pendapatan cukai rokok sebesar Rp 40 trilun per tahun, jika dinaikkan seratus persen menjadi Rp 80 triliun per tahun akan menutupi anggaran subsidi BBM. "Kalau dengan 6-7 persen pendapatan pemerintah terlalu kecil," tuturnya.

Namun Tulus tetap mengapresiasi langkah pemerintah ini karena paling tidak sudah mengamankan generaasi selanjutnya dari bahaya rokok. Pihaknya sendiri terus akan melakukan gugatan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat agar meratifikasi FCTC (Penanggulangan Dampak Tembakau).

Dianing Sari

Berita terkait

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

16 jam lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

1 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

46 hari lalu

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.

Baca Selengkapnya

Pembelian Pertalite Akan Dibatasi, YLKI: Daya Beli Konsumen Terpukul

46 hari lalu

Pembelian Pertalite Akan Dibatasi, YLKI: Daya Beli Konsumen Terpukul

Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno menilai kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi seperti Pertalite ini akan memukul daya beli konsumen.

Baca Selengkapnya

Soal Lobi ke Istana, Bos Perusahaan Rokok Sebut Penyampaian Pendapat sesuai Aturan

49 hari lalu

Soal Lobi ke Istana, Bos Perusahaan Rokok Sebut Penyampaian Pendapat sesuai Aturan

Faisal Basri menyatakan perusahaan rokok memiliki lobi-lobi yang kuat di lingkungan Istana dan pembuat undang-undang.

Baca Selengkapnya

Produsen Rokok Bantah Lobi-lobi Pemerintah untuk Keluarkan Kebijakan Pro Rokok

49 hari lalu

Produsen Rokok Bantah Lobi-lobi Pemerintah untuk Keluarkan Kebijakan Pro Rokok

Benny mengklaim industri rokok hanya melakukan komunikasi dengan pemerintah melalui jalur-jalur yang legal.

Baca Selengkapnya

Konser Ed Sheeran Pindah dari GBK ke JIS H-2 Minggu, Penggemar Mengadu ke YLKI

17 Februari 2024

Konser Ed Sheeran Pindah dari GBK ke JIS H-2 Minggu, Penggemar Mengadu ke YLKI

Sejumlah pembeli tiket konser Ed Sheeran di Jakarta kecewa dan minta refund ke promotor karena lokasinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir

5 Februari 2024

Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak menyindir politisasi bantuan sosial atau Bansos di depan Prabowo Subianto dalam debat Capres terakhir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kerugian Kemacetan Jabodetabek Rp 100 Triliun, YLKI: Batasi Kendaraan Pribadi

5 Februari 2024

Jokowi Sebut Kerugian Kemacetan Jabodetabek Rp 100 Triliun, YLKI: Batasi Kendaraan Pribadi

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tanggapi pernyataan Jokowi dan menyarankan pemerintah batasi kepemilikan kendaraan pribadi.

Baca Selengkapnya

Disebut Bisa Melunasi Utang Pinjol, YLKI: Tidak Benar

26 Januari 2024

Disebut Bisa Melunasi Utang Pinjol, YLKI: Tidak Benar

YLKI meminta masyarakat untuk tidak termakan terhadap berita hoax tentang pelunasan utang pinjol.

Baca Selengkapnya