Tim Sinkronisasi Akan Finalisasi Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung
Jumat, 3 Oktober 2008 23:54 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim Sinkronisasi Rancangan Undang-undang Mahkamah Agung akan godok hasil pembahasan tim panitia kerja dan tim perumus sebelum dibawa ke rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Diantara hasil pembahasan tersebut adalah mengenai pengawasan kinerja hakim agung.
"Kalau di MA sebenarnya sudah ada badan pengawasannya," kata Anggota Komisi Hukum Dewan yang juga panitia kerja Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung, Jansen Hutasoit, Jumat (3/10), saat dihubungi lewat telepon.
Menurut Jansen, pengawasan eksternal atas kinerja hakim agung akan dilakukan oleh Komisi Yudisial. "Harus disinkronkan antara pengawasan internal dan eksternal," katanya.
Sebenarnya, kata Jansen, berlarut-larutnya pengesahan Undang-Undang Mahkamah Agung ini dipicu oleh upaya mensinkronisasi Undang-Undang kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan sistem yang padu dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, pengesahan Undang-Undang Mahkamah Agung bisa jadi berbarengan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang baru.
Pengesahan Undang-Undang Mahkamah Agung ini rencananya akan dilakukan pada 6 Oktober mendatang. Namun hal tersebut ternyata tidak bisa dilaksanakan," kata Jansen. Tim sinkronisasi baru akan menggodok hasil pembahasan tim panitia kerja dan tim perumus sebagai finalisasi. "Akan dilakukan pada 7 Oktober," katanya.
Heru Triyono
"Kalau di MA sebenarnya sudah ada badan pengawasannya," kata Anggota Komisi Hukum Dewan yang juga panitia kerja Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung, Jansen Hutasoit, Jumat (3/10), saat dihubungi lewat telepon.
Menurut Jansen, pengawasan eksternal atas kinerja hakim agung akan dilakukan oleh Komisi Yudisial. "Harus disinkronkan antara pengawasan internal dan eksternal," katanya.
Sebenarnya, kata Jansen, berlarut-larutnya pengesahan Undang-Undang Mahkamah Agung ini dipicu oleh upaya mensinkronisasi Undang-Undang kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan sistem yang padu dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, pengesahan Undang-Undang Mahkamah Agung bisa jadi berbarengan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang baru.
Pengesahan Undang-Undang Mahkamah Agung ini rencananya akan dilakukan pada 6 Oktober mendatang. Namun hal tersebut ternyata tidak bisa dilaksanakan," kata Jansen. Tim sinkronisasi baru akan menggodok hasil pembahasan tim panitia kerja dan tim perumus sebagai finalisasi. "Akan dilakukan pada 7 Oktober," katanya.
Heru Triyono
